Melihat Dusun Tumba, Benteng Terakhir Hutan Suaka Margasatwa Gorontalo

Sudah bertahun-tahun sebagian masyarakat Tumba menggunakan panel surya untuk memenuhi listrik pada saat malam hari. Namun demikian tidak semua warga memiliki panel surya. Melalui program GEF-SGP, sebagian masyarakat Tumba sudah dapat menikmati listrik melalui pembangkit listrik pico hydro bertenaga 230 volt.

“Menurut informasi, Dusun Tumba masih akan ditambah lagi pembuatan 2 pico hydro sehingga kebutuhan total tiga pico hydro yang juga sudah di-acc oleh Kementerian Desa PDTT untuk tambahannya,” kata Eduart.

Eduar juga menuturkan, Dusun Tumba juga sudah dipasangkan jaringan internet untuk menunjang telekomunikasi masyarakat sekitar. 

“Di Tumba saat ini sudah masuk jaringan internet. Jaringan internet ini juga akan dipasang permanen di dusun Tumba,” katanya.

Ia menuturkan, pemasangan jaringan internet akan dipusatkan di komplek masjid dan di sekolah jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Tolangohula. Pemasangan internet ini juga bekerja sama dengan Kominfo.

Sementra itu Kepala Dusun (Kadus) Tumba, Danggu Nani mengatakan bahwa, masyarakat Tumba senang menerima program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian ia meminta pembuatan pembangkit listrik pico hydro harus dibuat di tempat yang strategis.

Menurut Danggu Nani, pemasangan pico hydro di tempat strategis dapat menyuplai pasokan listrik yang lebih efektif atau merata bagi masyarakat Tumba. Apabila pemasangan dilakukan di tiga titik yang berbeda, maka pasokan listrik yang dialirkan juga akan berbeda. Sementara 1 alat pico hydro hanya mampu menampung listrik sebesar 230 volt.

“Menurut kesepakatan masyarakat, kami meminta pico hydro bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Seandainya tiga titik, kemungkinan di Tumba itu akan terjadi pro/kontra karena yang lain belum bisa menikmati,” kata Danggu Nani selaku Kadus yang baru saja ditetapkan oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo pada 10 Agustus kemarin.

Katanya juga, sumber daya alam di Dusun Tumba sangat potensial untuk membuat satu pico hydro yang lebih besar, “Kami tiga tahun lalu pernah merintis, tapi terkendala di dana. Seandainya pihak pemerintah, pihak UNG, dan lembaga lainnya yang ingin membantu masyarakat kami menerima dengan ikhlas.”

Direktur Japesda, Nurain Lapolo menjelaskan bahwa Pemukiman Tumba yang sudah menjadi Dusun Tumba merupakan wilayah bentang alam adaptif, tepat berbatasan dengan Hutan SM Nantu. Sehingga bentang alam Tumba merupakan benteng terakhir bagi kelestarian SM Nantu.

“Apalagi posisi Tumba sangat penting sebagai kawasan penyangga Suaka Margasatwa Nantu; sebagai benteng terakhir hutan alam tersebut,” katanya.

Luas wilayah Tumba berdasarkan administrasi mencapai 5.314,07 Ha. Wilayah ini juga merupakan hulu sungai yang juga sumber air terbesar yang mengaliri kebutuhan air di beberapa kecamatan di dataran rendah.

“Oleh karena itu, penting kiranya untuk menjaga Tumba. Selama ini masyarakat Tumba sudah berinovasi menerapkan sistem Agroforestri (kebun campur) dengan menanam tanaman buah dan hutan seperti kakao, durian pala, enau dan lain-lain. Praktik-praktik pertanian berkelanjutan inilah yang menunjang ketersediaan air dan penghidupan masyarakat,” terang Ain.

Menurut Ain, Dusun Tumba yang dicanangkan sebagai desa inovasi memang memiliki keuntungan tersendiri. Namun sejatinya masyarakat tumba baru saja berhasil menolak kehadiran perambahan lahan oleh Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Gorontalo Citra Lestari. Lokasi Dusun Tumba juga sudah menjadi lahan konsesi HTI sejak tahun 2011 lalu.

Konsesi HTI ini pun masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Tumba. Ain mengatakan, pencanangan desa inovatif tersebut akan menjadi sia-sia, jika Tumba masih masuk dalam konsesi HTI. Karena akan mengancam tanah yang sudah dikelola masyarakat Tumba sejak lama.

“Sewaktu-waktu, bisa saja HTI akan dengan bebas menyingkirkan dan mengambil alih desa inovatif ini. Masyarakat Tumba sudah masuk dan seterusnya menetap di sana sejak tahun 1998-1999, jauh sebelum adanya klaim HTI. Selama ini, mereka masih sering terlibat konflik berkepanjangan dengan HTI,” Ain menjelaskan.

Ain pun meminta dukungan dari Kementerian Desa PDTT untuk mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dinas LHK Provinsi Gorontalo, untuk pengakuan hak penguasaan kawasan Hutan Produksi kepada masyarakat Tumba lewat skema Perhutanan Sosial (PS) atau Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). 

“Selama ini tanah mereka telah diklaim pihak perusahaan HTI dan belum ada solusi yang bertumpu pada kepentingan masyarakat,” kata Ain.