Mardiono Pimpin PPP, Imam Fauzan Jadi Sekjen Baru

02 Okt 2025, 21:26 WIB

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Imam Fauzan Menerima SK menteri Hukum tentang kepengurusan DPP PPP Periode 2025-2030 / Foto :Istimewa

Intinya sih...

Imam Fauzan resmi ditunjuk sebagai Sekjen DPP PPP periode 2025–2030
Fauzan terima SK dari Menteri Hukum terkait kepengurusan DPP PPP Periode 2025-2030
SK Resmi Masuk ke Kemenkumham pada 30 September Lalu setelah berkas pendaftaran resmi masuk

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Imam Fauzan resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025–2030, usai Muhamad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum PPP, pasca-Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

1. Imam Fauzan Sekjen DPP PPP

Anggota DPRD Sulsel Imam Fauzan. (Dok. Istimewa)

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara yang dikonfirmasi membenarkan perihal penunjukan Imam Fauzan Sekjen DPP PPP.

Diketahui, Imam Fauzan merupakan Ketua DPW PPP Sulsel dan putra Amir Uskara.

"Iya (Imam Fauzan Sekjen DPP PPP)," kata Amir Uskara kepada IDN Times, Kamis (2/10/2025).

2. Fauzan terima SK dari Menteri Hukum

Muhamad Mardiono beserta kubunya saat Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu malam (27/9/2025). (Dok. PPP)

Mantan calon Bupati Gowa ini, juga mengatakan Imam Fauzan menerima SK dari Kementerian Hukum dan HAM tentang kepengurusan DPP PPP Periode 2025-2030, Kamis pagi tadi.

"Iye tadi pagi (terima SK)," ucapnya singkat.

Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi disahkan usai Mardiono mendaftarkan susunan pengurus hasil Muktamar X ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (30/9/2025).

3. SK Resmi Masuk ke Kemenkumham pada 30 September

Situasi saat terjadi kericuhan yang mewarnai Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu malam (27/9/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Menteri Hukum dan HAM, Andi Agtas, juga membenarkan bahwa dirinya telah menandatangani SK kepengurusan PPP yang dipimpin Mardiono.

Penandatanganan dilakukan setelah berkas pendaftaran resmi masuk ke Kemenkumham pada 30 September lalu.

“Terkait PPP, pada tanggal 30 September, yang mengajukan pendaftaran adalah Pak Mardiono,” kata Supratman.