Makassar Tidak Sanksi Masyarakat yang Menolak Divaksinasi COVID-19

Rudy menuturkan ancaman-ancaman berupa sanksi justru akan semakin melemahkan imun seseorang. Dia mencoba berpikiran positif bahwa semua warga Makassar mau divaksinasi.

Realisasi vaksinasi COVID-19 yang cukup tinggi, kata Rudy, sebagai bukti bahwa warga Makassar bersedia divaksinasi. Dengan begitu, dia memandang belum perlu penerapan regulasi bagi warga yang menolak vaksinasi.

"Kalau saya urgennya sekarang bagaimana kita mengedukasi mendorong masyarakat untuk sadar bahwa vaksinasi itu perlu," kata Rudy.

Menurut data Dinas Kesehatan, realisasi vaksinasi COVID-19 sudah mencapai 81,76 persen. Dari 15.840 sasaran vaksinasi, sebanyak 12.950 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 6.093 mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

Sementara itu, ada juga 965 orang yang tertunda mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 51 orang untuk dosis kedua. Selanjutnya ada 1.439 orang tidak diberikan vaksinasi dosis pertama dan 7 orang untuk dosis kedua.

Vaksinasi tahap pertama ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Pemkot Makassar menargetkan vaksinasi tahap pertama ini selesai di akhir Februari 2021.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi COVID-19. Menurutnya, animo masyarakat untuk divaksinasi sangat besar. 

"Coba lihat Makassar aja, kemarin Dadi kekurangan. Jadi kita amabilkan dari berbagai tempat. Jadi saya kira tidak usah ragu, vaksin ini menjadi solusi untuk memutus rantai penularan," kata Nurdin.

Nurdin mengatakan tren penurunan kasus COVID-19 mulai terjadi. Hal itu disebutnya karena efek dari vaksinasi.

"Harus vaksin. Kita sudah persiapkan dari Maret. Maret kita akan masuk umum. Terutama yang pasar, teman-teman media, ulama mubaliq, usia lanjut, guru dan lainnya," katanya.