Makassar Pilot Project Reformasi JKN, Pasien Bisa Dirujuk Langsung

Dalam reformasi JKN, Kementerian Kesehatan menguji Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP). Sistem ini mengelompokkan fasilitas kesehatan berdasarkan kemampuan pelayanan menjadi empat tingkatan, yakni Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna.

Dengan sistem tersebut, pasien tidak harus melewati setiap tingkatan fasilitas kesehatan secara berurutan. Jika dokter di puskesmas menilai pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit dengan kemampuan pelayanan Paripurna, pasien dapat langsung dirujuk ke fasilitas tersebut.

“Kalau dokter di puskesmas merasa pasien ini harus dirujuk ke rumah sakit Paripurna, bisa langsung tanpa harus melalui rumah sakit Madya ataupun Utama. Jadi ini sesuai dengan kompetensinya,” kata Azhar saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (2/10/2026).

Sistem tersebut diarahkan agar pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan. Dengan begitu, proses rujukan yang tidak sesuai kapasitas layanan maupun rujukan berulang dapat dikurangi.

Azhar menjelaskan Makassar memiliki kondisi yang mendukung untuk menguji sistem rujukan tersebut secara lebih utuh. Selain infrastruktur kesehatan yang dinilai cukup siap, Makassar juga memiliki sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang dianggap mumpuni.

“Kenapa pilih Makassar? Karena infrastrukturnya sudah cukup siap, SDM-nya juga mumpuni. Kemudian ada rujukan yang cukup lengkap, mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit milik kota, milik provinsi, sampai rumah sakit milik Kementerian Kesehatan,” ujar Azhar.

Makassar menjadi salah satu dari empat daerah yang dipilih untuk uji coba reformasi JKN. Tiga daerah lainnya ialah Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.

Menurut Azhar, Makassar dan Bandung memiliki karakteristik berbeda dengan dua kabupaten tersebut karena memiliki jejaring pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Di Makassar dan Bandung tersedia fasilitas kesehatan milik pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga Kementerian Kesehatan.

“Kalau di dua kabupaten lainnya hanya punya puskesmas sampai rumah sakit kabupaten, tidak ada rumah sakit provinsi dan rumah sakit Kementerian Kesehatan. Jadi Makassar ini terpilih karena fasilitasnya paling lengkap,” katanya.

Reformasi JKN yang akan diuji tidak hanya berkaitan dengan sistem rujukan. Pemerintah juga akan menguji penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta sistem pembayaran layanan menggunakan Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

KRIS diarahkan untuk menyeragamkan standar fasilitas rawat inap bagi peserta JKN. Sementara iDRG menggunakan pengelompokan diagnosis dan tindakan medis sebagai dasar pembayaran layanan kesehatan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan reformasi JKN. Ia mengatakan Pemkot Makassar siap mendukung pelaksanaan uji coba sekaligus mengevaluasi fasilitas kesehatan yang masih membutuhkan pembenahan.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan untuk program menjadi percontohan nasional. Ini bukti program kita canangkan diperhatikan pusat,” kata Munafri.

Munafri mengatakan tim dari pemerintah pusat telah melihat sejumlah fasilitas kesehatan di Makassar. Fasilitas tersebut mencakup puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit milik pemerintah provinsi, hingga rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan.

Ia meminta pemerintah pusat menyampaikan secara langsung apabila masih ada fasilitas maupun aspek pelayanan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar pelaksanaan sistem baru dapat berjalan optimal.

“Dari pemerintah kota, tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain memberikan dukungan semaksimal mungkin terhadap program ini. Kami juga berharap agar Pak Menteri melihat hal-hal yang masih kurang dan perlu kami benahi agar pola pelayanan ini bisa berjalan maksimal dan menjangkau masyarakat,” ujar Munafri.

Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan akan menggunakan hasil uji coba tersebut sebagai bahan evaluasi sebelum reformasi JKN diterapkan secara nasional. Pelaksanaan uji coba dijadwalkan setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang JKN ditandatangani Presiden.