La Bakry Ungkap Investor Lokal Tidak Dapat Jatah Pertambangan di Buton

Sebagai pemimpin daerah penghasil aspal, La Bakry rupanya hendak memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) tersebut. Ia berharap akan tercipta ruang kolaborasi antara gabungan pelaku investor lokal di Buton. 

"Saya berharap kelompok-kelompok masyarakat yang berada di wilayah penghasil itu, mereka punya kebun dan di bawahnya ada tambang, agar mereka bisa membuat semacam koperasi. Sehingga mereka tidak jadi penonton," kata politikus Golkar tersebut.

La Bakry menilai, selama ini aktor ekonomi lokal hanya kebagian posisi sebagai pekerja saja alih-alih turut jadi "pemain." Di sektor tambang misalnya, cuma berperan sebagai operator alat berat atau supir truk. Oleh karenanya, koperasi lokal ini diharap menjadi jawaban dari masalah hilirisasi SDA sekaligus jadi ruang kerja sama masyarakat.

"Pada akhirnya, hasilnya bisa dirasakan langsung. Tidak menunggu bagi hasil dulu atau pajak. Tetapi pada kesempatan pertama mereka bisa terlibat. Sehingga muncul pula kelas-kelas menengah daerah melalui koperasi ini," lanjutnya.

Melalui koperasi rancangannya, La Bakry berharap sektor pertambangan tidak hanya dimiliki oleh para pemegang modal besar. Sehingga monopoli lahan bisa dikurangi secara perlahan-lahan.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buton tetap menaruh harapan pada investor yang datang berbisnis pada sektor pertambangan. Di tahun 2020, mereka menerbitkan total 278 izin. Sementara untuk 2021, hingga Maret silam, sudah ada 57 izin dikeluarkan.

Lebih jauh, ia turut menjabarkan progres proyek Buton Industrial Park (BIP). Kawasan industri di Kecamatan Kapontori itu mencapai 22 ribu hektare. BIP dicanangkan jadi pusat pengolahan SDA Buton mulai dari aspal, nikel dan mangan. La Bakry menyebut sudah ada draf kerja sama dengan salah satu perusahaan asing pemodal.

"Saya sudah menyampaikan ke pak Menteri (Investasi) bahwa MoU-nya awal Juli. Mudah-mudahan berkenan hadir. MoU-nya kita buat di tempat pak Menteri Investasi," paparnya.

"Saya berharap pak Menteri bisa memantau proses MoU ini dan realisasi investasinya dan mudah-mudahan menyerap banyak pekerja dan banyak UMKM-UMKM turunan yang bisa bermitra," imbuh La Bakry.

Berbicara dalam forum yang sama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia setuju dengan apa yang diutarakan Bupati La Bakry. Menurutnya, investor dalam negeri harusnya bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Oleh karena itu, ia sudah merancang cetak biru rencana tambang rakyat.

Tambang rakyat sendiri adalah sebagian dari lahan milik perusahaan besar yang akan digunakan oleh para pelaku ekonomi dan investor lokal di bawah payung koperasi. Terlebih dalam perkara penerbitan IUP oleh investor lokal yang diakui sangat susah.

"Saya akan melakukan rekomendasi teknis dengan Menteri ESDM (Arifin Tasrif). Untuk melakukan pemerataan, saya harus mencari formulasi yang tepat dengan beliau agar kebijakan yang kita kasih, pemilik modal dapat tapi rakyat tidak diterbengkalaikan. Semua harus dilakukan sama-sama," kata Bahlil.