Komisi V DPR Tinjau Keselamatan dan Layanan Pelabuhan Makassar

Andi Iwan mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya terhadap sektor infrastruktur dan perhubungan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi laut dan pelayanan kepelabuhanan.

“Keselamatan dan keamanan tidak dapat ditawar. Pada saat yang sama, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar aktivitas di pelabuhan berlangsung aman, tertib, nyaman, dan efisien,” ujar Andi Iwan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pelindo Regional 4 tersebut juga dihadiri Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Muhammad Anto Julianto serta perwakilan instansi pemerintah dan BUMN terkait. Komisi V DPR membahas kesiapan sarana dan prasarana, penerapan standar keselamatan dan keamanan, serta upaya peningkatan pelayanan di Pelabuhan Makassar.

Muhammad Anto Julianto mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di seluruh pelabuhan. Peningkatan tersebut mencakup kesiapan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, penerapan prosedur operasional, hingga koordinasi antarpemangku kepentingan.

“Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi dan logistik. Karena itu, seluruh aspek operasional harus memenuhi standar yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan, kata Muhammad Anto, juga akan memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan andal sekaligus mendukung konektivitas antardaerah.

Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko Pelindo Boy Robyanto menegaskan komitmen perusahaan menjalankan operasional pelabuhan dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, keandalan, dan kualitas pelayanan. Pelindo secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terhadap seluruh aktivitas operasional.

Boy mengatakan evaluasi tersebut mencakup peningkatan kesiapan fasilitas, penguatan prosedur kerja, peningkatan kompetensi petugas, serta koordinasi dengan regulator dan instansi terkait. Menurutnya, masukan dari Komisi V DPR RI menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengelolaan Pelabuhan Makassar.

“Kami menyambut baik Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sebagai momentum untuk menyampaikan perkembangan pelayanan sekaligus memperoleh masukan bagi peningkatan pengelolaan Pelabuhan Makassar,” ujarnya.

Usai berdialog, rombongan Komisi V DPR RI melanjutkan agenda dengan mengunjungi Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar. Mereka melihat langsung kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang disiapkan bagi pengguna jasa.

Peninjauan lapangan tersebut juga menjadi bagian dari pengecekan penerapan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di terminal penumpang. Fasilitas tersebut merupakan salah satu bagian utama dalam pelayanan Pelabuhan Makassar.