Ketua RW di Makassar Soroti Warga Kerja di Freeport Masuk Desil 1

07 Oct 2026, 12:58 WIBKota Makassar3 min read

Darsil Yahya Mustari

News

Channel

Add Us on Google

Ketua RW di Makassar Soroti Warga Kerja di Freeport Masuk Desil 1

Rini Anggraeni, Ketua RW 08 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. (IDN Times/Darsil Yahya)

Intinya Sih

Ketua RW 08 Laikang, Makassar, menyoroti data bansos setelah menemukan warga yang bekerja di PT Freeport tercatat sebagai penerima PKH dengan status desil 1.
Rini Anggraeni menyebut sejumlah warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan harian justru tidak masuk daftar bantuan, sehingga pendataan dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ia meminta RT dan RW dilibatkan dalam penentuan desil penerima bansos karena perangkat lingkungan dianggap mengetahui kondisi sosial-ekonomi warga secara langsung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Makassar dipertanyakan warga karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Ketua RW 08 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Rini Anggraeni, mengaku menemukan warga yang bekerja di perusahaan besar seperti PT Freeport tetapi tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan status desil 1.

Di sisi lain, Rini menyebut masih ada warga yang menurutnya benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses pendataan dan penentuan kelompok kesejahteraan penerima bansos.

1. Ketua RW temukan data warga dinilai tidak tepat sasaran

Ilustrasi Bansos (dok. IDN Times)

Rini menyampaikan keluhan tersebut saat ditemui di sela-sela kegiatan penyaluran bantuan beras Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kawasan GOR Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Rabu (7/10/2026).

Sebagai Ketua RW, Rini mengaku mengetahui kondisi warganya karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Dari pendataan yang dilakukan, ia mengaku menemukan sejumlah warga yang dinilainya tidak sesuai jika masuk dalam kelompok penerima bansos.

"Yang saya lihat dari kemarin itu terlalu banyak desil yang tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Saya kan RW, jadi saya data wargaku semua. Ada yang kerja di perusahaan besar seperti PT Freeport, masa dapat PKH, dapat desil 1," kata Rini.

Menurut Rini, status desil 1 semestinya menggambarkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Karena itu, ia mempertanyakan ketika ada warga yang menurut pengetahuannya bekerja di perusahaan besar justru tercatat dalam kelompok tersebut.

2. Warga tidak mampu justru disebut tak menerima bantuan

Penyaluran bantuan pangan beras secara simbolis kepada warga Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di kawasan GOR Sudiang, Rabu (7/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya)

Rini mengatakan persoalan lain muncul karena masih ada warga yang menurutnya berada dalam kondisi ekonomi sulit tetapi tidak terdata sebagai penerima bantuan. Ia mengaku mengetahui kondisi tersebut berdasarkan interaksinya dengan warga di tingkat lingkungan.

"Sedangkan yang memang tidak mampu, untuk makan sehari-hari saja itu tidak bisa, malah tidak dapat," ujarnya.

Menurut dia, ketidaksesuaian data tersebut perlu menjadi perhatian karena perangkat lingkungan memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga. Rini berharap data penerima bansos tidak hanya mengandalkan pendataan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi warga di lapangan.

3. Minta RT dan RW dilibatkan dalam pendataan

Ilustrasi bansos. (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Rini juga mempertanyakan mekanisme pemerintah dalam menentukan desil warga penerima bantuan sosial. Ia meminta RT dan RW dilibatkan karena perangkat lingkungan dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat sehari-hari.

"Kenapa pemerintah yang menentukan desil? Seharusnya RT/RW-nya, karena yang tahu warga ini hari ini makan atau tidak itu RT/RW," katanya.

Ia berharap keluhan mengenai ketidaksesuaian data tersebut dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

"Semoga sampai ke yang berkepentingan, yang punya kewenangan," ucapnya.