Kereta Api Makassar - Parepare Ditargetkan Beroperasi Juni 2021

16 Jun 2020, 05:25 WIB

Ilustrasi. Rakor bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR di Kantor Kejati Sulsel Senin (15/6). Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - Proyek nasional Kareta Api (KA) Makassar - Parepare ditargetkan beroperasi pada bulan Juni 2021 mendatang. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan target tersebut bisa tercapai apabila seluruh struktur pemerintahan bekerja dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempermudah pembebasan lahan.

Nurdin menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (15/6).

"Saya kira target Juni 2021 ini, bukan target yang muluk-muluk selama struktur pemerintahan di Kabupaten Pangkep maupun Maros bekerja secara sistematis. Dilibatkanlah seluruh tokoh-tokoh. Kalau tidak salah tadi, hampir boleh dikata pembebasan lahan kita hampir menemukan titik terang," kata Nurdin.

1. Nurdin yakin pengerjaan proyek akan cepat jika pemerintah bekerja sama

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Istimewa

Nurdin merasa yakin dan percaya jika struktur dan pemerintahan bekerja sama secara sistematis dan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, maka pengerjaan salah satu proyek strategis nasional tersebut bisa dipercepat.

Dari sisi pengawasan secara hukum, Pemprov Sulsel, Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN dan pihak terkait, tidak pernah khawatir karena Kejati Sulsel terus mengawal proyek tersebut.

"Sekali lagi nggak usah ragu, karena kita di-backup sama Pak Kajati, yang dari awal sudah betul-betul mengawal ini," kata Nurdin.

2. Proyek diharapkan bisa memudahkan mobilitas masyarakat

Ilustrasi jalur kereta api (IDN Times/Dwi Agustiar)

Menurut Nurdin, akan sangat bermanfaat jika proyek ini nantinya telah berhasil dirampungkan. Sebab akan memberikan perubahan, utamanya dalam hal transportasi. Proyek ini diharapkan bisa mendukung mobilitas penduduk.

"Orang bisa bekerja di Makassar tapi tinggalnya di Barru atau tinggal di Pangkep. Demikian juga sebaliknya orang Makassar, kerja di Pangkep, Maros, Barru, Parepare. Saya kira ini mempermudah kita semua. Demikian juga angkutan barang kita bisa lebih murah dan tidak ada lagi kontainer berkeliaran di jalan-jalan. Jadi, banyak hal-hal objektif yang kita bisa rasakan kalau kereta api ini bisa selesai," kata Nurdin.

3. Proses pembebasan lahan masih terus dilakukan

Rel Kereta Api Trans Sulawesi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Sementara itu, Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar, berjanji bahwa proses pembebasan lahan untuk proyek strategis kereta api jalur Pangkep dan Maros selesai dalam waktu dua bulan. Hal itu dikarenakan proses pembebasan 2.096 lahan berstatus kategori tiga itu tidak melibatkan Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dan Kepala Wilayah Kecamatan. Kategori tiga adalah lahan yang dikuasai dan digarap oleh rakyat secara ikhlas dan sadar selama 20 tahun.

Menurut Firdaus, harga bidang tanah di jalur proyek kereta api sudah ditentukan oleh lembaga appraisal independen. Sementara hak garap lahan, tidak perlu surat keterangan kepala desa.

"Tidak melibatkan lagi kepala desa, kepala kelurahan, dan camat. Cukup pengakuan penggarap dan diperkuat dua orang saksi dari tokoh masyarakat," katanya.