Kepala Daerah di Sulsel Harus Siapkan Anggaran Makan Bergizi Gratis

30 Jan 2025, 12:19 WIB

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis di SDN 5 Salamae, Kota Palopo, Kamis (23/1/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Intinya sih...

Pj Gubernur Sulawesi Selatan meminta kepala daerah mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengalokasikan anggaran daerah.
Program MBG dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak guna menekan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.
Pemerintah telah mengeluarkan edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung program tersebut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa kepala daerah terpilih nantinya harus mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Saat ini, program MBG sudah mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah dan masih ada yang uji coba. Fadjry menyampaikan pemerintah masih menunggu bupati dan wali kota definitif agar program tersebut dapat berjalan optimal.

"Kita tunggu bupati wali kota definitif karena pemerintah ingin memastikan program Bapak Presiden dan Wakil Presiden dapat diimplementasikan dengan baik," katanya.

1. Pemda harus menyesuaikan dengan visi presiden

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di SDN 231 Padang Assempereng, Kabupaten Luwu, Jumat (24/1/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Hal ini guna menekan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Fadjry menegaskan program MBG tentu tidak ada dalam visi dan misi kepala daerah sewaktu Pilkada lalu. Untuk itu, semua kepala daerah terpilih nantinya harus menyesuaikan dengan visi dan misi Presiden.

"Karena itu, gubernur, wali kota, dan bupati terpilih yang sudah dilantik nanti diharapkan berkonstribusi, karena kan tidak ada di visi misi kepala daerah. Itu visi misi presiden semua. Jadi yang di bawah ini harus menyesuaikan," kata Fadjry.

2. Pemda terima surat edaran untuk alokasi anggaran MBG

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Fadjry mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung program tersebut. Namun, besaran anggaran yang akan dialokasikan masih menunggu pelantikan kepala daerah definitif.

"Sudah ada edaran ke gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa mengalokasikan APBD di situ," katanya.

3. Besaran anggaran menunggu kepala daerah definitif

Ilustrasi kepala daerah terpilih. (Dok.IDN Times)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, sebelumnya mengungkapkan pemerintah daerah akan berkontribusi hampir Rp5 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG sepanjang tahun 2025. Anggaran tersebut terdiri dari Rp2,3 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Rp2,5 triliun dari pemerintah provinsi.

Menurut Fadjry, MBG merupakan salah satu program besar Presiden Prabowo Subianto yang harus disukseskan. Ini termasuk dengan mendukung secara anggaran.

"Nilainya belum ditentukan karena pasti nanti masih menunggu bupati gubernur definitif dilantik. Mereka tinggal melihat berapa kontribusi yang akan diberikan untuk masing-masing wilayah," kata Fadjry.