Kebocoran Pipa, Gubernur Sulsel: Vale Wajib Bertanggung Jawab

Sudirman menekankan bahwa perusahaan tambang sebesar Vale wajib menerapkan standar pengamanan tinggi, termasuk prosedur emergency recovery, untuk mencegah risiko terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dia mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan potensi bahaya dan harus bertanggung jawab terhadap dampak yang telah terjadi.

Berdasarkan laporan awal, kebocoran berasal dari jalur distribusi air bekas operasi tambang. Material cairan kemudian merembes ke pemukiman, sawah, dan sebagian sungai. Meskipun belum ada laporan korban jiwa, masyarakat mengeluhkan kerusakan lingkungan, air tercemar, dan sawah yang terancam gagal panen.

Kebocoran pipa minyak itu ditemukan di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sabtu, 23 Agustus 2025. PT Vale menegaskan seluruh tim masih bekerja penuh untuk menghentikan penyebaran minyak dan memulihkan kondisi lingkungan serta masyarakat terdampak.

Sumber kebocoran telah berhasil ditemukan dan diisolasi. Tim teknis dikerahkan siang dan malam untuk memperbaiki pipa serta menghentikan aliran minyak. Presiden Direktur PT Vale, Bernardus Irmanto, yang meninjau langsung lokasi, menekankan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.

Bernardus mengakui situasi yang dihadapi masyarakat Towuti sangat berat dan penuh tantangan. Dia menyebut doa serta dukungan berbagai pihak menjadi kekuatan penting bagi perusahaan dalam menghadapi insiden kebocoran pipa tersebut.

"Fokus utama kami adalah menghentikan penyebaran aliran minyak, dan kami bekerja bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan langkah penanganan berjalan dengan cepat dan tepat," kata Bernardus dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Sebagai bentuk keterbukaan, PT Vale membuka posko pengaduan dan informasi resmi di Kantor Camat Towuti. Perusahaan membuka akses informasi secara berkala melalui posko pengaduan dan kanal resmi, serta menyusun laporan harian bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan akuntabilitas publik.

Perusahaan juga terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti, BPBD, DLH, aparat kepolisian, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk menerima kunjungan Inspektur Tambang dan tim dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi.

Selain upaya teknis, PT Vale menyalurkan bantuan logistik dan layanan kesehatan. Masyarakat setempat turut dilibatkan dalam penanganan, yang menurut perusahaan menjadi bagian dari menjaga solidaritas dan kebermanfaatan ekonomi.