Baru 2 Bulan Menjabat, Kajati Sulsel Sila H Pulungan Dipromosikan ke Kejagung

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya mutasi dan promosi jabatan tersebut. Menurut dia, penempatan Sila H Pulungan sebagai Sesjamdatun dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong sekaligus mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki.

"Iya karena ada jabatan kosong dan beliau juga background-nya pernah di Datun," kata Soetarmi kepada IDN Times, Kamis (23/7/2026).

Soetarmi mengatakan mutasi itu merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Kejaksaan.

"Sehingga dengan adanya penyegaran seperti ini beliau ditunjuk ke sana," ujarnya.

Sila Haholongan Pulungan sendiri baru dilantik sebagai Kajati Sulsel pada Mei 2026, menggantikan Agus Salim.

Sebagai pengganti Sila H Pulungan, Kejaksaan Agung menunjuk Muhammad Syarifuddin. Sebelum dipercaya memimpin Kejati Sulsel, ia menjabat Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Muhammad Syarifuddin juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Selain itu, ia memiliki pengalaman bertugas di berbagai posisi strategis, terutama di bidang intelijen dan tindak pidana khusus.

Pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Muhammad Syarifuddin dalam memimpin Kejati Sulsel, yang menangani berbagai perkara pidana umum, pidana khusus, hingga perdata dan tata usaha negara di wilayah Sulawesi Selatan.

Selama menjabat Kajati Sulsel, Sila H Pulungan sempat menjadi perhatian publik setelah menerima kunjungan pengurus KONI Kota Makassar di Kantor Kejati Sulsel. Pertemuan itu menuai sorotan karena saat bersamaan Kejati Sulsel tengah menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah KONI Kota Makassar Tahun Anggaran Perubahan 2025 senilai sekitar Rp15 miliar.

Dalam dokumentasi yang diunggah Kejati Sulsel di laman resminya, Sila H Pulungan tampak berfoto bersama rombongan pengurus KONI, didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady. Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Anggareksa PS, saat itu menilai Kejati Sulsel seharusnya lebih berhati-hati menerima kunjungan dari pihak yang sedang berkaitan dengan proses penyelidikan.

"Harusnya Kejati Sulsel bisa lebih selektif dalam menerima kunjungan, terlebih terhadap pihak-pihak yang saat ini sedang diselidiki oleh kejaksaan," kata Anggareksa.