Ipar Nurdin Abdullah Akui Ditunjuk Langsung Pimpin Perusda Sulsel

Taufik menyampaikan bahwa pengalaman dia di Bantaeng, bisa jadi alasan Nurdin Abdullah menunjuknya sebagai Dirut Perusda Sulsel. Apalagi saat itu Perusda sedang dalam posisi tanpa komando. Dirutnya, Abdul Haris Hodi, mundur karena mencalonkan diri pada Pemilihan Umum 2019.

Taufik sendiri mengaku menerima jabatan karena ingin membantu Gubernur. Sama dengan alasannya saat menjabat Dirut Perusda Bantaeng, yakni ingin membantu Nurdin sebagai Bupati. Lebih dari itu, Taufik merasa tertarik dengan visi Nurdin yang ingin menjadikan Sulsel daerah ramah investasi.

"Dan memang saya 'pure' bisnis, tidak pernah menjadi PNS, tidak pernah mengerjakan proyek pemerintah. Walau pun saya adik ipar (Gubernur), saya bisa perlihatkan kerja profesional," ucapnya.

Pada sidang pemeriksaan, Taufik mengungkapkan kondisi Perusda Sulsel sejak masa awal dia menjabat, hingga kini berjalan sekitar delapan bulan. Saat pertama menerima amanah Gubernur Nurdin, Taufik menyebut perusahaan yang dia pimpin sedang "sakit". Sebagai gambaran, saat itu kas keuangan hanya sekitar Rp9 juta. Sebanyak 50 karyawan juga tidak menerima gaji selama empat bulan.

Perlahan, kata Taufik, pihaknya melakukan beberapa perbaikan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel agar memilih hotel milik Perusda sebagai jika menyelenggarakan kegiatan. Hingga kini, kondisi berangsur membaik.

Taufik menyebutkan, gaji para pegawai kini sudah terbayar tepat waktu. Perusda juga tengah melakukan optimalisasi aset yang bernilai total sekitar Rp600 miliar, seiring proses peralihan status menjadi Perseroan Daerah. 

"Salah satu yang mau saya laporkan, bahwa optimalisasi aset yang ada ini memang butuh keseriusan pemerintah," dia menerangkan.

Ketua Panitia Angket Kadir Halid sempat menanyakan dasar hukum penunjukan Taufik Fachruddin sebagai Dirut Perusda. Padahal menurut sepengetahuan dia, jabatan tersebut tidak boleh ditempati orang yang punya hubungan keluarga dengan kepala daerah.

"Ada aturan di Perusda, tidak boleh garis keturunan, ke samping, atas, bawah. Kalah tidak salah pada Perpres tahun 2007, saudara tahu tidak," tanya Kadir.

Taufik menjawab: "Saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau pun menjadi sebuah masalah, dengan segala kerendahan hati, saya akan mundur."

Anggota Panitia Angket Fachruddin Rangga juga mempertanyakan alasan Gubernur Nurdin Abdullah menunjuk langsung pelaksana tugas Dirut Perusda. Padahal saat itu, kondisi perusahaan sedang sekarat dan terkesan terlantar. Pemprov disebut lepas tangan atas masalah itu.

"Pemprov seharusnya mengambil alih untuk menyehatkan kembali, tidak serta merta menunjuk Plt. Kita akan menggali lebih jauh soal ini. Termasuk sumber-sumber dana yang digunakan dalam menjalankan Perusda selama ini," kata Rangga.

Panitia Angket, sepanjang Senin (29/7) mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkup Pemprov. Gubernur Nurdin Abdullah dijadwalkan hadir pada sidang pemeriksaan Kamis (1/8) mendatang.