Ini Nomor Paslon di Pilkada Makassar, Siapa Pilihanmu?

Rapat pleno tersebut digelar dengan peserta terbatas. Tapi KPU menyiarkan tahapan tersebut secara langsung melalui YouTube.

KPU cuma membolehkan masing-masing paslon menyertakan delapan orang masuk ke dalam ruangan rapat pleno. Pembatasan peserta untuk menghindari penyebaran COVID-19.

Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh calon wali kota dan wakil wali kota Makassar beserta tim karena telah menempatkan LO yang sangat komunikatif sehingga seluruh tahapan penelitian dokumen berjalan dengan baik dan efektif. 

Dalam prosesnya, keempat calon wakil wali kota Makassar diminta mengambil bola nomor antrian. Pasangan yang nomor antriannya paling rendah dipersilakan mengambil nomor urut duluan di sebuah kotak yang disebut boks protokol kesehatan COVID-19.

Nama boks protokol kesehatan COVID-19 dipilih agar para paslon dan timnya senantiasa mengingat pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Karena pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah situasi pandemik COVID-19. 

Pasangan Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Adama) pun menjadi paslon pertama mengambil nomor urut. Kemudian disusul oleh paslon Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Halid (Imun).

Selanjutnya paslon Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan). Terakhir, paslon Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (AppiRahman).

Adapun hasil pengundian nomor urut paslon di Pilkada Makassar 2020 adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1: Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi

Nomot Urut 2: Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando

Nomor Urut 3: Syamsu Rizal-Fadli Ananda

Nomor Urut 4: Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin

Farid mengatakan, sejak penetapan paslon pada 23 September kemarin, maka secara efektif keempat paslon menjadi subyek hukum Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019. Begitu pun dengan peraturan teknis lainnya. 

"Termasuk peraturan-peraturan teknis dalam penyelenggaraan pemilihan yang berkaitan dengan isu kesehatan," kata Farid.

Karena sudah menjadi subyek hukum baru, kata Farid, maka segala ketentuan, aturan, larangan dan kewajiban secara efektif telah mengikat semua pihak dalam penyelenggaraan pilkada. Dia mengatakan, baik KPU maupun Bawaslu sama-sama mempunyai kepentingan.

"Kepentingan kita adalah memastikan seluruh tahapan Pilwali Makassar ini tetap eksis, tidak ada hal yang mengganggu. Kita berharap ada kerja sama yang baik dari kita semua secara kolektif untuk mengusung sebuah kontestasi yang menyenangkan bagi warga kota," kata Farid.