Ikut Penjaringan Pilkada, Bawaslu Duga None Melanggar Netralitas ASN

15 Jan 2020, 16:42 WIB

Irman Yasin Limpo (empat dari kiri) mengikuti uji kompetensi kandidat kepala daerah di Partai Golkar Sulsel. IDN Times/Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, pekan ini berencana memanggil Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo. None -sapaan Irman- yang masuk bursa kandidat wali kota Makassar, diduga melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Komisioner Bawaslu Makassar Zulfikarnain mengatakan, pihaknya mengundang None untuk diklarifikasi soal dugaan pelanggaran. Bawaslu mengusut kasus ini berdasarkan temuan fakta-fakta di lapangan.

“Rencana hari ini kita jadwalkan, cuma pak Irman Yasin Limpo berhalangan hadir. Kita undang ulang di hari Jumat,” kata Zulfikarnain di Makassar, Rabu (15/1).

1. None diduga menyalahi jiwa korps PNS

Komisioner Bawaslu Makassar Zulfikarnain. IDN Times/Aan Pranata

Zulfikarnain menegaskan klarifikasi terhadap None tidak terkait sama sekali dengan pencalonan di pilkada. Bawaslu memeriksa yang bersangkutan karena diduga melanggar netralitas ASN. Soal netralitas, kata Zul, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Setidaknya ada tiga dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada None. Pertama, PNS dilarang melakukan pendekatan kepada partai politik terkait rencana pengusulan dirinya jadi calon kepala daerah. Kemudian PNS dilarang memasang spanduk yang mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah. Yang terakhir, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah.

“Faktanya, Irman Yasin Limpo atau None merupakan ASN. Itu melekat dengan dia. Lalu, Irman mendekati parpol dan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota Makassar,” ucap Zul.

2. Bawaslu pertimbangkan bawa None ke KASN

Kantor Bawaslu Makassar. IDN Times / Aan Pranata

Selain None, Bawaslu Makassar telah mengklarifikasi soal dugaan netralitas kepada sejumlah pihak terkait. Tidak disebutkan terperinci, namun pihak yang dimaksud antara lain pengurus sejumlah parpol yang membuka penjaringan kandidat wali kota Makassar.

Hasil klarifikasi, nantinya dibawa ke rapat pleno Bawaslu Makassar. Dari sana akan diputuskan, apakah temuan menyangkut None dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau tidak.

“Karena soal netralitas, ini ranah KASN. Jadi kita tidak melihat pencalonan, bukan sebagai calon. Tetapi karena ada aturan yang dilanggar sebagai ASN,” Zul menerangkan.

3. None enggan mengomentari pemanggilannya oleh Bawaslu

Irman Yasin Limpo. IDN Times/Aan Pranata

Irman Yasin Limpo, eks Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, tengah mengikuti penjaringan kandidat wali kota Makassar yang dibuka sejumlah parpol. Dia bahkan pernah menegaskan keseriusannya mencalonkan diri, dan siap mundur dari statusnya sebagai PNS.

Sebelumnya, Irman menyatakan bakal mundur sesuai tahapan yang disyaratkan. Sesuai peraturan KPU, PNS harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Soal undangan klarifikasi dari Bawaslu, None belum memastikan apakah dia akan hadir atau tidak. “No comment,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.