Hanya 38 Koperasi Merah Putih Aktif di Sulsel, DPR Soroti Peran Pemda

04 Okt 2025, 00:53 WIB

Ketua Tim Komisi VI DPR RI, Muh. Husein Fadlulloh, memberikan keterangan kepada wartawan usai kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (3/10/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya sih...

Program koperasi Merah Putih perlu tahapan
Minta pemda terlibat awasi koperasi Merah Putih
Permodalan jadi kendala utama koperasi Merah Putih

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Program Koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan masih jauh dari harapan. Dari total 3.059 koperasi yang terbentuk, hanya 38 unit yang tercatat aktif beroperasi. Jumlah itu terdiri dari 2.266 koperasi desa dan 739 koperasi kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerja reses masa sidang I tahun 2025 - 2026 di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (3/10/2025). Ketua Tim Komisi VI DPR RI, Muh. Husein Fadlulloh, menekankan perlunya supervisi untuk memastikan koperasi Merah Putih dapat berkembang dan memberi manfaat nyata.

"Saya rasa ini merupakan hal yang memang sedang kita fokuskan. Sebetulnya yang menjadi kunci utama di sini adalah bagaimana kita melakukan supervisi. Karena program baru tentunya tidak bisa serta merta ya untuk bisa langsung cepat, langsung sukses, berhasil," kata Husein.

1. Program koperasi Merah Putih perlu tahapan

Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Selasa (23/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Husein menekankan arti menjalani proses dengan pengawasan yang berkelanjutan. Dia menggambarkan program tidak bisa langsung berhasil, melainkan harus melalui tahapan secara bertahap. Demikian pula pada program koperasi Merah Putih.

"Apa kita lalui, kita supervisi. Kita lihat. Yang penting kita berbicara nanti ke depan adalah kualitasnya seperti apa. Kualitasnya juga harus baik harus bagus. Maka pelan-pelan ke depan kita mempunyai supervisi," kata Husein.

2. Minta pemda terlibat awasi koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Selasa (23/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Husein menjelaskan supervisi tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota juga diminta ikut terlibat dalam pengawasan.

"Kita dorong pemerintah provinsi kota kabupaten untuk turut serta membantu mengawasi untuk menyukseskan program dari koperasi Merah Putih ini," katanya.

Supervisi sendiri dipahami sebagai rangkaian kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penilaian kinerja oleh pihak berwenang. Upaya ini ditujukan untuk memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan koperasi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola di lapangan.

3. Permodalan jadi kendala utama koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih Desa Aeng Batu-Batu, Kabupaten Takalar, Selasa (23/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjelaskan permodalan menjadi kendala utama dalam operasional koperasi Merah Putih. Padahal, pemerintah telah menyiapkan dana Rp200 triliun melalui Himbara untuk mempercepat akses pembiayaan.

"Ada Rp200 triliun yang di-inject oleh Menteri Purbaya ke Himbara, sebenarnya itu membuka ruang untuk makin cepat bagi Koperasi Desa Merah Putih memperoleh akses permodalan. Saya kira hanya itu kendalanya," ucapnya.

Jufri juga menyinggung penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kopdes sebagai langkah awal operasional koperasi. Dengan adanya akun di sistem tersebut, koperasi dinilai lebih mudah memperoleh akses fasilitas dan pembiayaan.

"Kalau masuk ada akunnya sehingga memudahkan akses permulaan. Jadi sumbernya kan persoalan selama ini permodalan. Itu hasil pembicaraan kita dengan semua teman-teman di daerah, permodalan," katanya.