Gubernur Sulsel: Jangan Dihalangi-halangi Reklamasi Makassar New Port

22 Sep 2020, 17:41 WIB

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat pencanangan Gerakan Trisula di Lapangan Karebosi Makassar, Kamis (10/9/2020). Humas Pemprov Sulsel

Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, meminta agar reklamasi untuk kepentingan pembangunan Makassar New Port (MNP) di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tidak terganggu. Hal ini seiring dengan masifnya perjuangan masyarakat nelayan menolak tambang pasir untuk reklamasi.

"Jadi itu memang nanti (Makassar) New Port itu sudah terintegrasi dengan kawasan industri. Makanya jangan dihalang-halangi itu reklamasi New Port," kata Gubernur Nurdin Abdullah kepada jurnalis, Selasa (22/9/2020).

1. Alasan Gubernur Nurdin Abdullah ingin proyek Makassar New Port lancar tanpa hambatan

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Makassar New Port, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/7/2019). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Nurdin menjelaskan alasan kenapa ia menginginkan agar proyek pembangunan MNP di kawasan utara Makassar itu berjalan lancar dan tanpa hambatan. "Kenapa MNP ini kita dorong agar ini nanti yang merangsang orang masuk berinvestasi. Itu masuk dalam skema kita," jelas Nurdin.

Nurdin menyebut lahan seluas 1.200 hektare untuk pembangunan MNP bertujuan agar perputaran roda ekonomi di Sulsel, khususnya Makassar bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kata Nurdin, lahan mencakup kawasan industri dan bakal terintegrasi dengan rencana pembangunan jalan tol.

2. Penambangan pasir berdampak buruk ke masyarakat nelayan

Anak-anak pesisir menunjukkan poster penolakan tambang pasir laut di depan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/8/2020). IDN Times/Asrhawi Muin

Pengerukan pasir laut untuk kepentingan reklamasi proyek strategis nasional MNP ditentang berbagai elemen masyarakat, khususnya nelayan di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, telah melakukan kajian dan anasilis mengenai dampak lingkungan dari aktivitas penambangan pasir yang dilakukan kapal pengeruk milik PT Royal Boskalis, terhadap masyarakat nelayan.

Terlebih karena aktivitas penambangan masuk dalam kawasan spermonde dan hanya berjarak 8 mil dari Pulau Kodingareng. "Daya rusak tambang pasir berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng," kata Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel Slamet Riadi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 18 September 2020 lalu.

3. WALHI Sulsel tantang Nurdin Abdullah buka forum dialog hasil kajian dampak lingkungan

Kapal penambang pasir laut di Perairan Sangkarrang, Makassar, Sulsel. IDN Times/WALHI Sulsel

Sebelumnya, WALHI Sulsel menantang Gubernur Nurdin Abdullah untuk berdialog dengan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng. Dialog bertujuan memaparkankan bukti kajian WALHI Sulsel bahwa aktivitas penambangan pasir berdampak buruk terhadap masyarakat Pulau Kodingareng.

"Sekarang kami telah menyelesaikan kajian ini, oleh karena itu kami pun meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis," tegas Slamet

Menanggapi tantangan tersebut, Gubernur Nurdin Abdullah meminta agar hasil analisis dan kajian WALHI Sulsel terkait kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir diserahkan ke jajarannya. "Kirim ke pemerintah provinsi (Pemprop) saja hasil kajiannya," kata Nurdin sebelumnya.