Gubernur Sulsel Akui Ada Pasal UU Cipta Kerja yang Harus Direvisi

Dalam kesempatan itu, Nurdin naik ke atas mobil komando. Dia meminta massa yang sebagian besar adalah mahasiswa untuk tertib dalam menyampaikan aspirasinya.

Menurut Nurdin, masih banyak masyarakat yang belum memahami betul isi dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, termasuk dirinya dan massa yang ada di sana. Karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap UU Cipta Kerja. 

"Ada pasal yang memang perlu kita usulkan untuk kita revisi. Jadi sari-sarinya yang bagus kita ambil," ujarnya.

Nurdin mengapresiasi aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa ini. Menurutnya, mahasiswa merupakan agen perubahan. Namun, dia meminta kepada mahasiswa agar mau turut mengkaji Omnibus Law ini.

Dalam dua atau tiga hari ke depan, Nurdin mengaku akan mengumpulkan semua tokoh pendidik, tokoh masyarakat, hingga tokoh serikat buruh agar bersedia duduk bersama membedah Omnibus Law untuk melihat pasal mana yang merugikan rakyat. 

"Itu akan kita usulkan untuk kita perbaiki. Jadi mohon sama-sama membaca isi Omnibus Law ini supaya kita bisa memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan ke depan," kata Nurdin. 

Nurdin menyampaikan sejumlah hal terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dia menyebutkan bahwa cuti-cuti penting tidak ada yang dihilangkan seperti yang dikhawatirkan. Demikian pula dengan pesangon yang malah dikuatkan. 

"Cuti haid siapa bilang hilang. Tidak ada yang bilang cuti hilang. Pesangon yang tadinya adalah perdata kalau tidak dibayarkan, sekarang perusahaan dipidana kalau tidak bayar pesangon," katanya.

Dia juga menyebutkan soal UMKM. Menurutnya, peraturan tersebut akan memudahkan izin bagi pelaku UMKM. Demikian halnya dengan nelayan yang tadinya ada 10 macam izin, di Omnibus Law hanya 1 izin yakni KKP.

"Jadi tolong kita sebagai orang intelektual. Kita dengar, baca baik-baik," katanya.