Gubernur Nurdin Target APBD Sulsel Tahun 2020 Sebesar Rp10,79 Triliun

Pemprov Sulsel merencanakan target belanja tidak langsung sebesar Rp7,54 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,36 triliun, belanja hibah sebesar Rp1,64 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk dana belanja operasional sekolah, bantuan sosial sebesar Rp1,42 miliar, bagi hasil sebesar Rp 1,81 triliun, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan parpol sebesar Rp696 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.

"Meningkatnya komposisi belanja tidak langsung ini jika dibanding APBD tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, yakni dari Rp30 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp378 miliar pada tahun ini. Dan meningkat lagi menjadi Rp500 miliar pada tahun 2020 yang akan datang," sebut Nurdin.

Sementara belanja langsung ditargetkan sebesar Rp3,15 triliun. Selain untuk mengakomodir mandatory spending pendidikan yang mencapai 41,59 persen dalam RAPBD ini, di sisi lain juga diarahkan untuk optimasi pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Nurdin juga menjelaskan, fokus pembangunan untuk APBD 2020 mendatang akan diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar terwujud pertumbuhan Sulawesi Selatan yang inklusif.

Hal ini berdasarkan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020.

"Oleh karena itu, secara umum, muatan dalam RAPBD 2020 ini tetap menitikberatkan pada apa yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, dan tetap mempertimbangkan dinamisasi perkembangan lingkungan strategis Sulawesi Selatan pada khususnya," katanya.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi prioritas khusus, utamanya jalan dan jembatan di daerah terisolir. Selain itu, akses ke kawasan produksi dan kawasan strategis lainnya, utamanya daerah destinasi wisata, serta peningkatan jaringan irigasi teknis yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi juga akan menjadi fokus perhatian pemerintah.

"Kita berharap agar dengan kebijakan ini memiliki dampak multiplayer guna mendorong akselerasi antar sektor pembangunan, khususnya untuk sektor pertanian. Kita berharap Sulawesi Selatan menjadi daerah mandiri benih. Bahkan mimpi kita ke depan akan menjadi penyangga benih khusus untuk kawasan Timur Indonesia," kata Nurdin.