Gubernur Nurdin: Masyarakat Sulsel Tolak Gerakan People Power

Masyarakat tidak perlu bersikap berlebihan dalam merespons hasil Pemilhan Umum (Pemilu). Oleh karena itu Nurdin mengimbau agar masyarakat tidak ikut ajakan oknum untuk ikut gerakan people power. Sebab, imbuhnya, menjaga kerukunan bangsa merupakan salah satu poin kesepakatan 10 tokoh muda yang berkumpul di Museum Kepresidenan Bogor, Rabu lalu.

Beberapa tokoh yang hadir, antara lain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putri Gus Dur Yenny Wahid, Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Wagub Jatim Emil Dardak.

"Kami semua sepakat menjaga kerukunan bangsa,” tutur mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

Menurut dia, masyarakat harus menunggu penetapan resmi dari KPU RI. Pasalnya KPU dan Bawaslu adalah lembaga resmi yang menyelenggarakan Pemilu 2019. 

“Siapa pun yang ditetapkan oleh KPU, itulah pemimpin yang diridhai Allah,” ucap Nurdin. Akan tetapi, jika ada pihak yang merasa dirugikan, lanjut dia, bisa melaporkan ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti atau data kecurangan, seperti yang disuarakan selama ini. "Jangan melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan undang-undang dan konstitusi. Kalau kita tidak puas, siapkan data lalu bawa ke MK,” tambahnya.

Dia membeberkan bahwa seluruh stakeholder, termasuk MUI, harus duduk bersama, kemudian mengevaluasi pemilu. Bahkan Nurdin mengatakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus menyusun rencana dan membicarakan soal regulasi pemilu.

Apalagi, imbuhnya, banyak politisi kawakan yang kalah dari pendatang baru. Padahal mereka memiliki potensi dan pengalaman yang lebih dalam menghadapi pemilu. “Itulah pertandingan ada yang kalah dan menang, itu yang harus  yakinkan ke masyarakat,” tambahnya.