Eks Pimcam Golkar di Makassar Kecewa Dipecat Sepihak DPD II

27 Sep 2024, 16:12 WIB

Eks Ketua DPC Golkar Rappocini Andi Muhammad Azhar (kedua dari kiri) bersama tiga eks pimpinan kecamatan lain mempertanyakan pemecatan sepihak oleh DPD Golkar Makassar. (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Delapan kader Partai Golkar di Makassar dipecat dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Para eks pimpinan kecamatan (pimcam) mempertanyakan alasan pemecatan sepihak oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Makassar Munafri Arifuddin.

Salah satu yang dipecat adalah Andi Muhammad Ashar, dari posisi Ketua DPC Golkar Rappocini. Dia mengatakan, sejauh ini dia dan koleganya tidak mengetahui alasan penyebab pemecatan.

"Kenapa baru hari ini kami menyampaikan, karena selama ini menunggu itikad baik Bapak Munafri untuk menjelaskan alasan pemecatan. Karena kami tidak mengetahui kesalahan kami," kata Ashar di Makassar, Jumat (27/9/2024).

Azhar menyebut ada delapan kader Golkar yang dipecat dari jabatan Ketua DPC dan digantikan pelaksana tugas (plt). Selain Azhar, mereka antara lain, Rusli Katili dari DPC Makassar, Fahri Bahtiar (Ujung Tanah), Sultan (Sangkarrang), M. Hakim (Tamalanrea), Mustafa (Panakkukang), Ismail Moduto (Manggala), dan Syarifuddin Daeng Jarre (Tamalate).

Azhar mengatakan, dia berbicara mewakili tiga koleganya, yaitu pimcam Panakkukang, Tamalanrea, dan Sangkarrang. "Sedangkan empat lainnya, saya tidak bisa mengatakan berbicara atas nama mereka, karena siapa tahu mereka punya pandangan lain," kata Azhar.

1. Tidak ada pemanggilan dan pemberitahuan sebelum pemecatan

Eks Ketua DPC Golkar Rappocini Andi Muhammad Azhar (kedua dari kiri) bersama tiga eks pimpinan kecamatan lain mempertanyakan pemecatan sepihak oleh DPD Golkar Makassar. (Dok. Istimewa)

Azhar menerangkan bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, seharusnya pemecatan didahului sejumlah tahapan. Di antaranya ada pemanggilan untuk klarifikasi, surat peringatan pertama hingga kedua, serta dijelaskan kesalahan alasan pemecatan.

Azhar mengaku sejauh ini tidak ada undangan klarifikasi dari DPD Golkar Makassar. Soal pemecatan pun diketahui dari rekan-rekan sesama kader. "Sebagai pimpinan partai yang baik, kami menunggu itikad baik pak Appi," ucapnya.

Azhar menyatakan tidak mengerti alasan di balik pemecatannya. Padahal sebelumnya dia diminta sendiri oleh Munafri untuk membantunya di kepengurusan Golkar. Azhar juga menyinggung capaian Golkar 97 ribu suara sekaligus mempertahankan kursi Wakil Ketua DPRD Makassar tak lepas dari andil para pimcam.

"Saya eks kader NasDem yang pindah ke Golkar, diminta bantu pak Appi di Pilwali. Tapi ini belum Pilwali sudah dipecat," kata Azhar. "Kami tidak diberi surat resmi, tidak ada pemanggilan," dia menambahkan.

2. Eks pimcam menyesalkan komunikasi buruk, tidak akan dukung Appi di Pilwali Makassar

Ketua DPD II Partai Golkar Makassar Munafri Arifuddin (kedua dari kiri), Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Taufan Pawe (tengah). (Instagram/zlhmarief)

Azhar menyayangkan karena tidak ada komunikasi dari Munafri terkait pemecatan. Dia menyesalkan karena Golkar seharusnya mengedepankan aturan partai, bukan kepentingan perseorangan.

Para pimcam yang dipecat, kata Azhar, telah berupaya mempertanyakan persoalan ini kepada Sekretaris DPD Golkar Makassar Abdul Wahab Tahir. "Tapi katanya itu hak prerogatif ketua," ujar Azhar.

Diketahui Munafri mencalonkan di Pemilihan Wali Kota Makassar berpasangan dengan Aliyah Mustika Ilham. Karena persoalan ini, Azhar menyatakan tidak akan mendukung Munafri di Pilwali. "Karena mengurus partai saja tidak bisa, apalagi mau urus kota."

3. Penggantian Ketua DPC semestinya melalui Muscab

Eks Ketua DPC Golkar Rappocini Andi Muhammad Azhar (kedua dari kiri) bersama tiga eks pimpinan kecamatan lain mempertanyakan pemecatan sepihak oleh DPD Golkar Makassar. (Dok. Istimewa)

M. Hakim, eks Ketua DPC Golkar Tamalanrea mengatakan pimpinan cabang adalah produk Musyawarah Cabang (Muscab). Sesuai aturan partai, penggantian ketua DPC setidaknya melalui Muscab luar biasa. Itu pun harus berdasarkan alasan jelas sesuai kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).

"Tahapan mengganti pimcam tidak langsung begitu. Ada SP 1, 2, dan 3 jika ada kesalahan berat, tidak dengan jalan sendiri," katanya.

Hakim menyatakan sampai saat ini statusnya masih kader Golkar meski dipecat dari jabatan. "Kami peduli Golkar, bagaimana kepemimpinan hari ini," dia melanjutkan.

Hingga berita dihimpun, Munafri Arifuddin belum memberikan pernyataan soal pemecatan delapan Ketua DPC Golkar di Makassar.