DTSEN Sulsel Masih Alami Ketidaksesuaian Data Warga Miskin

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, mengungkapkan temuan ketidaksesuaian masih terjadi di lapangan. Terdapat warga dengan kondisi ekonomi lemah yang seharusnya masuk desil 1-2, namun tercatat pada desil yang lebih tinggi dalam sistem DTSEN.

"Padahal, yang bersangkutan tidak memiliki rumah sendiri, tidak memiliki pendapatan tetap, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari," kata Malik, Sabtu (11/4/2026).

Malik menegaskan ketidakakuratan data berdampak langsung pada proses penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap wajib berpedoman pada data yang tersedia dalam menentukan penerima bantuan.

Kondisi tersebut menunjukkan proses klasifikasi kesejahteraan masyarakat masih terus dalam tahap penyempurnaan. Sejumlah perbaikan telah ditempuh, namun akurasi data masih menjadi perhatian.

"Idealnya, kesalahan data dapat ditekan hingga mendekati nol karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan dan perlindungan sosial," katanya.

Pada data Triwulan I, sekitar 4,2 juta penduduk Sulawesi Selatan tercatat berada pada desil 1 hingga 5, yang termasuk kategori miskin hingga hampir miskin. Kota Makassar menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, mencapai sekitar 474 ribu jiwa, disusul Kabupaten Bone, Gowa, Jeneponto, dan Luwu yang masing-masing mencatat ratusan ribu jiwa.

Data tersebut juga sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk miskin di daerah. Namun, jika dilihat dari persentase, Kabupaten Pangkep mencatat angka 11,60 persen, Jeneponto 11,42 persen, dan Luwu 10,97 persen sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan.

Sekitar 9 juta penduduk Sulawesi Selatan telah masuk dalam basis data DTSEN. Sementara itu, sekitar 800 ribu lainnya masih belum terklasifikasi dalam sistem tersebut.