DPRD Makassar Maafkan Mahasiswa Perusak Kantor, Laporan Dicabut

Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar sebelumnya telah menetapkan 13 mahasiswa menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah bagian dari 16 orang yang saat itu diamankan polisi. Tiga orang lainnya dipulangkan karena dinyatakan tidak terbukti bersalah.

Pencabutan laporan resmi ke polisi dipastikan akan menganggu jalannya proses penyidikan. Hanya saja, kata Agus, status tersangka belasan mahasiswa tidak akan gugur. Saat ini mereka masih diamankan penyidik. "Pencabutan laporan pasti sangat berpengaruh (penyidikan)," tegas Agus.

Merujuk dalam surat keterangan pencabutan laporan, DPRD Makassar telah mempertimbangkan saran dan pendapat dari pimpinan DPRD untuk menerima permohonan maaf dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Tamalate. Mahasiswa ini sebelumnya telah meminta maaf atas peristiwa yang terjadi.

Surat pencabutan laporan dilayangkan Sekertaris DPRD Makassar Abdul Azis Hasan, sejak Jumat, 4 September 2020 lalu. "Iya, sudah sesuai dengan suratnya," kata Humas DPRD Andi Taufiq Nadsir membenarkan pencabutan laporan tersebut, saat dikofirmasi terpisah.

Aksi perusakan terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa di Kantor DPRD Makassar. Karena tidak ditemui satu pun anggota dewan saat itu, mahasiswa kesal dan langsung merangsek masuk ke lantai 3 ruang rapat paripurna. Aksi perusakan diketahui terjadi sekitar pukul 11.00 WITA siang.

Di sana, mahasiswa merusak properti ruangan. Di antaranya, gagang pintu ruangan, meja, kursi hingga papan nama presidium dewan. Mahasiswa berdemo menyoroti kinerja jajaran Pemerintah Kota Makassar terkait transparansi pengelolaan anggaran COVID-19.

Setelah menggelar perkara, 13 mahasiswa dianggap memenuhi unsur penetapan tersangka. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti aset yang rusak. Penyidik menggunakan Pasal 170 subsider Pasal 406 juncto Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Ancaman hukumannya tujuh tahun penjara.