Makassar, IDN Times - Perum Damri Makassar berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan operasional dalam pengoperasian bus transit cepat (BRT) Trans Mamminasata. Hingga saat ini, Damri mengaku, BRT merugi.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Ilyas Iskandar mengisyaratkan bahwa keputusan ada di tangan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
“Saya tidak tahu itu, tanyakan saja sama Pak Gubernur,” kata dia saat dikonfirmasi IDN Times, Jumat (5/3).
Ilyas mengaku tak tahu-menahu soal janji pemerintah Sulsel ingin mensubsidi BRT yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Alasannya semua kebijakan ada di tangan Gubernur Sulsel, sehingga Dishub tak bisa berbuat apa-apa.
Sebelumnya, Perum Damri Makassar menyatakan terus merugi dalam mengoperasikan BRT, sehingga sekarang tinggal dua koridor dari awalnya berjumlah lima.
Ilyas juga mengakui banyak halte-halte yang tak dimanfaatkan dengan maksimal. Meski proyek BRT Trans Mamminasata itu merupakan proyek nasional Kementerian Perhubungan.
Diketahui proyek ini didukung pembangunan 154 halte yang tersebar di Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros. Pada tahun 2015, pembangunan sebagian halte dianggarkan Rp15 miliar. “Belum ada rencana ini, kita tunggu sajalah gubernur,” ujar dia.
General Manager Damri Cabang Makassar M Ilyas Haryanto mengungkapkan pihaknya terpaksa melakukan subsidi silang dari bus angkutan umum reguler agar BRT tetap beroperasi. Meskipun, kata dia, pihaknya terus mengalami kerugian sejak BRT beroperasi mencapai Rp3 miliar per tahun.
“Sampai sekarang tak ada bantuan dari pemerintah, padahal awalnya katanya mau dibantu,” tutur M Ilyas.
Menurut dia, Damri tidak mungkin terus-terusan mengelola BRT Makassar sendirian meski ditunjuk oleh pemerintah selaku operator. Akan tetapi ia berharap janji dari pemerintah bisa terealisasi.