Dinsos Sulsel Fokus Jaga Daya Beli untuk Tekan Kemiskinan

05 Agu 2025, 21:08 WIB

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, memberikan keterangan di Kantor Dinas Sosial Sulsel, Selasa (5/8/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya sih...

Jumlah penduduk miskin di Sulsel mencapai 7,60 persen pada Maret 2025, setara dengan 698,13 ribu orang. Meski turun dari tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin masih cukup besar.
Upaya menjaga daya beli masyarakat miskin dilakukan melalui bantuan sosial tunai dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Pemprov Sulsel menyalurkan bantuan uang langsung kepada keluarga miskin.
Dinas Sosial mendukung program Sekolah Rakyat untuk meringankan beban keluarga miskin dengan memberikan fasilitas gratis seperti pakaian dan makanan kepada anak-anak dari keluarga miskin.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan di Sulsel menjadi 7,60 persen per Maret 2025. Dia memastikan program penanggulangan kemiskinan di lingkup Pemprov Sulsel tetap berjalan.

Penanganan kemiskinan, menurut dia, tidak dijalankan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut melibatkan kerja sama antarorganisasi pemerintah dan partisipasi langsung dari masyarakat.

"Program kami untuk pengentasan kemiskinan itu berjalan terus. Penanganan kemiskinan itu bukan cuma dari Dinas Sosial, tapi semua OPD yang terkait, khususnya masyarakat dan keluarga tidak mampu," kata Malik saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Sulsel, Selasa (5/8/2025).

1. Jumlah penduduk miskin masih cukup besar

Ilustrasi Kemiskinan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Sulsel tercatat sebesar 7,60 persen pada Maret 2025. BPS mencatat jumlah tersebut setara dengan 698,13 ribu orang. Angka ini menurun 0,17 persen poin dibandingkan September 2024 yang berada di angka 7,77 persen.

Jika dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi penurunan sebesar 0,46 persen poin. Saat itu, angka kemiskinan tercatat 8,06 persen. Meski presentase turun, namun jumlah penduduk miskin masih cukup besar.

Sementara jika merujuk data Data Terpadu Stabilitas Nasional (DTSN), jumlah penduduk miskin dan berpotensi miskin di Sulsel masih cukup besar. Dari total 9,6 juta jiwa, sekitar 4,6 juta masuk kategori miskin atau hampir miskin.

Sistem DTSN mengelompokkan warga dalam desil 1 hingga desil 10. Desil 1 hingga 5 mencakup kelompok miskin dan rentan miskin.

"Jumlahnya 4,3 juta orang miskin. Potensi miskin dari DTSN kurang lebih 700 ribu. Selisihnya tidak terlalu jauh," kata Malik.

2. Upaya menjaga daya beli masyarakat miskin

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Malik mengatakan salah satu pendekatan yang kini ditempuh adalah menjaga daya beli masyarakat miskin, baik melalui bantuan sosial tunai maupun stabilisasi harga kebutuhan pokok. Menurutnya, pengeluaran rumah tangga miskin bisa ditekan melalui skema bantuan langsung tunai yang sudah dimulai pada 2025.

Untuk menjaga konsumsi rumah tangga miskin tetap terjaga, Pemprov Sulsel menyalurkan bantuan uang langsung. Hingga pertengahan 2025, sekitar 1.800 keluarga sudah menerima bantuan.

"Target sebenarnya 10.000 keluarga, tapi karena waktunya singkat, baru 5.800 yang terealisasi. Mungkin ada beberapa kabupaten/kota yang belum siap," kata Malik.

Bantuan tersebut diberikan langsung ke rekening penerima tanpa perantara. Tahun depan, program ini direncanakan menjangkau hingga 200 ribu keluarga.

"Di tahun 2026 kita rencanakan 200.000 masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan sosial tunai. Tujuannya agar mereka punya daya beli," katanya.

3. Dukung Sekolah Rakyat untuk ringankan beban keluarga miskin

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih jauh, Dinas Sosial juga tengah mendukung program Sekolah Rakyat. Malik mengatakan program ini dirancang untuk meringankan beban keluarga miskin.

Program ini memberikan fasilitas gratis seperti pakaian dan makanan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Efeknya diharapkan bisa meningkatkan daya beli keluarga dan menekan angka kemiskinan ekstrem.

Jika dua anak dalam satu keluarga terdaftar di Sekolah Rakyat, maka kebutuhan pendidikan mereka ditanggung penuh oleh pemerintah. Seragam, makan, dan perlengkapan lain disediakan secara gratis sehingga beban ekonomi keluarga berkurang.

"Artinya, daya beli untuk kebutuhan pokok lainnya meningkat. Ini akan mendorong penurunan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem," katanya.