Dinkes Sulsel: Vaksinasi COVID-19 Dimulai Akhir Desember 2020

Ichsan menyebutkan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan sebelum vaksinasi. Di antaranya menunggu Emergency Use Authorized atau izin yang bersifat sementara dari BPOM, penyediaan tempat penyimpanan vaksin dalam jumlah besar, hingga menetapkan jumlah vaksin yang diberikan bagi setiap daerah melalui jalur subsidi maupun jalur mandiri.

"Harus ada Use Emergency Authorized dari BPOM untuk menjamin keamanan vaksin, juga mengenai skema pemberian vaksin perlu dipersiapkan dengan matang, karena menurut para menteri ada dua kemungkinan model yang digunakan yakni skema pemerintah dan skema mandiri," jelas Ichsan.

Sejauh ini, kata Ichsan, Sulsel baru memiliki satu buah cold room yang dapat digunakan sebagai fasilitas penyimpanan vaksin. Dengan demikian, masih perlu tambahan jelang proses vaksinasi.

"Kita masih butuh satu cold room," jelasnya.

Sebagai informasi, pemberian vaksin diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, pelayan publik, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Dinas Kesehatan Sulsel juga masih sementara mendata jumlah orang yang akan menerima vaksin pertama.

Adapun aturan penetapan jumlah kuota vaksin untuk setiap daerah didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah kasus yang terkonfirmasi, jumlah komorbid dan akan dikomparasi dengan jumlah vaksin yang mungkin diberikan melalui jalur mandiri.

Strategi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, persiapan yang dimulai dari survei persepsi masyarakat atas pemberian vaksin, pendataan dan peningkatan kapasitas SDM, pendataan dan pemberian fasilitas kesehatan, penyiapan aspek regulasi, pengintegrasian sistem satu data hingga usulan kebutuhan anggaran.

Kedua, pelaksanaan meliputi aspek pendistribusian cold chain (lemari pendingin vaksin), distribusi vaksin dan logistik, standar pelayanan vaksinasi, standar manajemen limbah, dan penyediaan digital ticket dan pencatatan hasil vaksin.

Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi berupa pencatatan laporan dan pemantauan.