Desa Terpencil dan Wilayah Terdampak Konflik Rentan Jadi Target TPPO

21 Agu 2025, 23:35 WIB

Ashrawi Muin

Ilustrasi. Dua tersangka TPPO menggunakan baju tahanan berwarna oranye (IDN Times/ dok BP3MI Riau)

Intinya sih...

Banyak kasus TPPO muncul di desa karena korban jarang melapor
Perlu pendampingan intensif sejak tahap perekrutan
Kasus TPPO akibatkan trauma pada korban

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Desa-desa terpencil dan wilayah pasca konflik menjadi sasaran utama tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas.

Kerentanan warga desa membuat mereka rentan terhadap janji pekerjaan yang terdengar menguntungkan. Banyak dari mereka juga mudah tergoda oleh iming-iming materi yang tampak menggiurkan.

"Sasarannya memang daerah-daerah itu, yang baru saja mengalami konflik di mana warga menginginkan kehidupan lebih baik. Mungkin juga desa-desa terpencil atau daerah-daerah yang tingkat perekonomiannya tidak terlalu menjanjikan, tiba-tiba datang dengan janji surga," kata Jayadi, Kamis (21/8/2025).

1. Banyak kasus TPPO muncul di desa karena korban jarang melapor

Ilustrasi TPPO. (IDN Times/Mardya Shakti)

Banyak kasus TPPO muncul di desa karena korban jarang melapor. Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan akses informasi, rasa takut, atau kurangnya pemahaman terkait hak-hak pekerja.

Korban yang direkrut sering kali tidak menyadari risiko yang mengintai mereka. Banyak di antaranya akhirnya menghadapi penempatan kerja ilegal maupun eksploitasi seksual.

Menurut Jayadi, kompleksitas TPPO saat ini juga semakin tinggi. Perekrutan yang terlihat legal bisa berubah menjadi ilegal ketika pekerja dipindahkan ke lokasi lain tanpa persetujuan atau pengawasan yang memadai.

"Kalau diperhatikan, sejumlah pelaku melakukan berbagai tindakan tidak benar, mulai dari penculikan, perekrutan, hingga berbagai iming-iming. Kita melihat bahwa modusnya luar biasa," kata Jayadi.

2. Perlu pendampingan intensif sejak tahap perekrutan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, dalam kegiatan Coffee Morning di kantornya, Rabu (15/1/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Karena itu, pemerintah menekankan perlunya pendampingan yang intensif sejak tahap perekrutan. Selain itu, monitoring ketat juga diterapkan hingga pekerja benar-benar ditempatkan di lokasi tujuan.

"Kita tidak boleh berhenti, pemerintah tidak boleh berhenti untuk bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan. Nah persoalan di desa-desa dan segalanya itu, makanya kita perketat," kata Jayadi.

Selain itu, Pemprov Sulsel mengembangkan program Desa Migran Emas sebagai model pencegahan TPPO. Program ini bertujuan memberikan panduan lengkap bagi desa, mulai dari proses pemberangkatan tenaga kerja, pendampingan, hingga monitoring pasca penempatan.

Desa Bontomanai di Gowa, misalnya, menjadi juara tiga nasional karena berhasil menyusun peraturan desa yang mengatur seluruh proses pemberangkatan dan perlindungan pekerja migran.

"Kepala desa menyusun peraturan yang mengatur seluruh proses pemberangkatan, prosedur yang harus dijalankan, serta mekanisme monitoring pekerja. Upaya ini membuat desa tersebut meraih juara tiga nasional sebagai Desa Migran di Indonesia," kata Jayadi.

3. Kasus TPPO akibatkan trauma pada korban

ilustrasi trauma (freepik.com/pressfoto)

Jayadi menekankan bahwa perlindungan warga desa bukan hanya soal ekonomi. Dampak TPPO meliputi trauma fisik, psikologis, dan sosial yang dapat mengganggu masa depan korban, terutama anak-anak dan perempuan.

"Coba kalau misalnya traumatik yang muncul akibat persoalan-persoalan ini, anak-anak misalnya perdagangan anak, penculikan anak, kemudian pembelian anak, penjualan anak. Ini kan traumatik yang luar biasa," kata Jayadi.