Makassar, IDN Times - DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) tegas menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan sejumlah pengurus partai di Sibolangit, Sumatera Utara.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah dalam kegiatan Rakorda dan Apel Siaga Partai Demokrati se-Sulsel yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jumat (5/3/2021).
"Perlu saya sampaikan bahwa kami menolak KLB abal-abal," kata Ni'matullah yang disambut tepuk tangan kader yang hadir.
Ni'matullah memastikan bahwa seluruh Ketua DPC Demokrat di Sulsel solid dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyebutkan dari 24 DPC kabupaten/kota, ada 19 ketua DPC yang hadir.
Sebanyak 9 ketua DPC hadir secara fisik yaitu Bone, Soppeng, Wajo, Tana Toraja, Enrekang, Bulukumba, Pinrang, Selayar, dan Makassar. Yang hadir lewat siaran langsung via Zoom yaitu Toraja Utara, Pare-Pare, Palopo, Maros, Sinjai, Luwu. Sedangkan Luwu Utara dan Luwu Timur sementara dalam perjalanan.
Namun ada 5 Ketua DPC yang belum memberikan kabar kepada Ni'matullah yaitu Barru, Sidrap, Pangkep, Gowa, dan Takalar. Sementara ketua DPC Bantaeng dikabarkan sedang sakit.
"Ada 19 yang fix. Kalau ada 19 yang fix berarti yang hadir di sana itu siapa. Itu abal-abal," kata Ni'matullah.
Ni'matullah pun memohon kepada semua kader untuk mempersiapkan diri dengan apapun hasil KLB di Sibolangit itu. Namun dia meminta kader tidak panik dan tidak gelisah.
"Kita berharap pemerintah sebagai penguasa untuk bisa merespon secara patuh pelaksanaan KLB ini, kalau tidak sesuai, berarti kita bersiap untuk perang," kata Ni'matullah.
Dia menyampaikan soal posisi dan pilihan DPD Demokrat Sulsel untuk tetap tegak berada di bawah kepemimpinan AHY. Menurut Ni'matullah, kepemimpinan AHY merupakan sebuah kehormatan.
"Bagi saya, kalau sudah dua hal itu yang mau diurusi, maka saya akan menghadapi siapapun sampai titik darah penghabisan. Ada risikonya, ada masalahnya, itu konsekuensi," katanya.
Ni'matullah mengatakan Partai Demokrat sudah mendapatkan pengesahan Kemenkumham sejak April 2020 lalu untuk kepengurusan dan perubahan struktur. Dengan demikian, dia menegaskan bahwa negara mengakui eksistensi AHY.
"Artinya, partai ini legal, sah dan diakui oleh negara sehingga seharusnya ketika ada pihak-pihak yang datang dari luar, apalagi kebijakan ilegal dan inkonstitusional seharusnya pemerintah melakukan tindakan yang patut," kata Ni'matullah.
Ni'matullah menyatakan bahwa kader Demokrat selama ini sangat patuh terhadap aturan. Tapi jika ada pihak-pihak yang melanggar aturan, maka dia meminta seluruh kadernya untuk bersiap.
"Itu yang perlu saya sampaikan. mari kita bersiap-siap. Tidak perlu panik. Kalau penguasa politik bertindak di luar harapan kita, maka kita pasti mempersiapkan diri untuk perang," katanya.