Demo Pemprov, Perempuan Kodingareng Demo Bawa 'Gurita Oligarki'

05 Okt 2022, 13:12 WIB

Perempuan Pulau Kodingareng Makassar bersama Greenpeace Indonesia dan Walhi Sulsel gelar demo bawa Gurita Oligarki di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/10/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Makassar, IDN Times - Komunitas perempuan Pulau Kodingareng berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (5/10/2022). Mereka membawa patung gurita raksasa sebagai bentuk perlawanan terhadap oligarki.

Aksi yang didukung oleh aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel bersama Greenpeace Indonesia digelar sebagai peringatan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap berdampak buruk bagi masyarakat. Aksi mereka mendapat perhatian pengendara yang melintas.

"Jadi aksi teman-teman hari ini dari Koalisi Save Spermonde, dan kami juga membawa salah satu korban dari oligarki di Indonesia itu sendiri yakni para perempuan pejuang Kodingareng," kata aktivis WALHI Sulsel, Herly kepada wartawan di lokasi.

1. Pilih Gurita sebagai simbol Oligarki

Perempuan Pulau Kodingareng Makassar demo bawa Gurita Oligarki didepan kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/10/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Boneka Gurita dibikin dari barang-barang bekas, seperti sampah plastik yang jadi bentuk pencemaran lingkungan. Selama unjuk rasa, tidak ada satu pun orang berorasi dengan pengeras suara. Demonstran cuma berdiri menunjukkan boneka gurita sembari memegang poster tuntutan.

Beberapa poster tertulis "nenek moyangku seorang pelaut, bukan penambang pasir laut", kemudian ada "lindungi masyarakat pesisir dan pulau kecil spermonde". Mereka menyinggung maraknya penambangan pasir laut untuk tujuan reklamasi, yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir.

"Lalu kenapa kami memilih gurita, karena menurut kami guruta merupakan simbolis oligarki yang paling tepat. Dan lalu barang bekas yang kita pakai untuk membuat aksi ini aksi yang ramah lingkungan," kata Herly.

2. Perempuan Kodingareng terdampak penambangan pasir laut

Unjuk rasa nelayan Kodingareng tolak tambang pasir laut. IDN Times/ASP

Herly mengatakan, masyarakat Pulau Kodingareng selama beberapa tahun terakhir merasakan dampak penambangan pasir laut. Yang paling terasa adalah kerusakan ekosistem laut yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat nelayan.

Penambangan pasir laut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat kecil. Sebagai contoh, perempuan Pulau Kodingareng harus ikut membanting tulang karena para suami kesulitan mencari nafkah di laut.

"mereka sampai harus bekerja mendapatkan beban ganda, yakni selain mengurusi urusan rumah, juga membantu suaminya mencari nafkah," ujar Herly.

"Dampak lain pendapatnya turun sangat drastis sebenarnya, terutama itu pada saat ada tambang pasir laut, bisa dikatakan 50 sampai 70 persen menurun pendapatan mereka. Ini dampak Oligarki," dia melanjutkan.

3. Greenpeace desak UU Cipta Kerja dicabut

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Afdillah saat diwawancarai, Rabu (5/10/2022). (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah mengatakan aksi perempuan Kodingareng sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Undang-undang itu disahkan DPR pada tahun lalu.

"Dampak dari cipta kerja itu memberikan efek luar biasa terhadap masyarakat Indonesia dan hal ini kita angkat isu bagaimana masyarakat di Kodingareng Makassar," kata Afdillah.

Setahun berjalan, UU Cipta Kerja dianggap tidak menguntungkan masyarakat, malah sebaliknya memberikan dampak buruk. Afdillah mendesak pemerintah mencabut aturan tersebut.

"UU cipta kerja ini harus disadari bahwa telah memberikan dampak negatif pada masyarakant dan harus dibatalkan. Karena tidak hanya pada masyarakat Kodingareng tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, ada eksploitasi terhadap sumber daya alam khususnya laut, dari Sabang sampai Merauke," katanya.