Ratusan mahasiswa Unhas bersatu dalam aksi demo solidaritas untuk pengemudi ojek online di Kota Makassar.
Mahasiswa mengecam kepolisian sebagai alat kekuasaan represif dan menyampaikan 8 tuntutan, termasuk reformasi aparat kepolisian dan pertahankan ruang hidup warga.
Tuntutan meliputi evaluasi alokasi dana DPR, penolakan program MBG, dan optimalisasi akses pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Makassar, IDN Times - Aksi demo solidaritas untuk pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, kembali digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025).
Kali ini mahasiswa dari Universitas Hasanuddin (Unhas) yang menggelar demonstrasi di kawasan Fly Over, Jalan Urip Sumoharjo.
Ratusan mahasiswa beralmamater merah ini juga sesekali menyanyikan lagu yang mengecam institusi kepolisian.
Pantauan IDN Times di lokasi, massa aksi mengatasnamakan dirinya Alansi Unhas Bersatu. Mereka memblokade ruas Jalan AP Pettarani dengan cara duduk melingkar dengan ban bekas yang dibakar di tengah kerumunan aksi.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menilai keresahan masyarakat semakin meluas karena negara dianggap kian menjauh dari amanat konstitusi.
"Kami mengecam penuh aksi-aksi represif yang dilakukan oleh polisi saat ini," teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Menurut mereka, aparat penegak hukum kini lebih terlihat sebagai alat kekuasaan yang represif ketimbang pengayom rakyat. Kondisi ini disebut sebagai bukti nyata krisis kedaulatan.
"Aksi kita ini terkonsolidasi, ini akibat keresahan masyarakat terhadap seluruh instrumen pemerintah yang ada saat ini. Mulai dari kebijakan hingga cara mereka memperlakukan rakyat," ucap orator lainnya.
Sama seperti aksi sebelumnya, tak ada pihak kepolisian yang berjaga di lokasi, yang ada hanya anggota TNI. Mereka juga terlihat mengatur arus lalu lintas agar tak mengalami kemacetan.
Atas dasar itu, massa aksi menyampaikan delapan tuntutan rakyat sebagai berikut:
1. Represivitas aparat: Adili tersangka penabrakan massa aksi dan lakukan reformasi aparat kepolisian.
2. Tunjangan DPR: Evaluasi alokasi dana DPR.
3. Bara-Baraya: Pertahankan ruang hidup warga Bara-Baraya yang terancam oleh kebijakan eksploitatif.
4. PBB-P2: Kaji lebih dalam mengenai klusterisasi pajak dan lakukan evaluasi TKD.
5. RUU Perampasan Aset: Segera sahkan sebagai instrumen pemberantasan korupsi.
6. Program MBG: Tolak program MBG yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
7. Tambang ilegal: Tertibkan tambang ilegal yang merusak lingkungan, menyingkirkan masyarakat adat, dan merugikan negara.
8. Pendidikan gratis: Optimalkan akses pendidikan gratis bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.