Dear Danny Pomanto, Ini 5 Rekomendasi Penanganan Banjir di Makassar

15 Mar 2023, 21:25 WIB

Warga menggunakan perahu karet saat melintasi banjir yang merendam permukiman di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/12/2021). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Makassar, IDN Times - Banjir menjadi permasalahan di Kota Makassar yang harus segera ditangani. Untuk itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan catatan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar terkait permasalahan banjir ini.

Rekomendasi ini disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amien, saat rakorsus Pemkot Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (14/3/2023). Dia menjelaskan bahwa sebanyak 74 persen Kota Makassar berada di daerah aliran sungai (DAS) Tallo.

"DAS Tallo kondisinya cukup kritis. Kalau ada daerah atas yang banjir maka itu limpasan. Makassar tidak bisa dilihat satu kesatuan karena ekologinya terhubung," kata Amien.

1. Memperluas ruang terbuka hijau dan daerah resapan

Ilustrasi RTH (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Melihat persoalan banjir di Makassar yang semakin kompleks, maka WALHI pun memberikan rekomendasi. Setidaknya, ada lima rekomendasi yang diberikan WALHI untuk Pemkot.

Pertama, memperluas ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Hal itu untuk menghadapi curah hujan yang tinggi seiring perubahan iklim.

"Tren iklim ke depan curahnya akan terus tinggi dan makin tinggi sehingga kota ini harus punya daya resap yang kuat," kata Amien.

Kedua, pengelolaan sampah dan sedimentasi. Hal ini juga harus dijaga mengingat banyak sampah yang masuk ke drainase sehingga menghambat laju air sampai ke muara.

2. Perbaikan drainase dan normalisasi kanal

Foto hanya ilustrasi. (IDN Times/Oetoro Aji)

Selanjutnya yang ketiga, perbaikan drainase dan normalisasi kanal. Menurut WALHI, meskipun pembenahan kanal ini bukan ranah pemerintah kota, namun bisa diajukan ke pemerintah pusat yang memiliki kewenangan pada kanal.

"Dengan demikian, kerentanan di kota Makassar mulai mengecil," kata Amien.

Keempat, memperhatikan daerah pesisir. Amien menjelaskan bahwa aliran sungai atau Kanal Jongaya bermuara di dua tempat yakni Losari dan Pampang. Hanya saja, di dua tempat itu ada kegiatan reklamasi yakni Center Points of Indonesia (CPI) dan Makassar New Port (MNP).

"Dari situlah kami menilai bahwa air itu sulit untuk keluar atau bermuara ke laut karena ada daratan atau bangunan baru di situ sehingga terjadi perubahan di sekitarnya," katanya.

3. Tidak melanjutkan reklamasi berorientasi bisnis

Kawasan reklamasi CPI di Makassar. Dok. IDN Times/Google earth

Kelima, WALHI merekomendasikan untuk tidak melanjutkan reklamasi yang berorientasi bisnis. Kemudian, mengurangi limpasan air dari hulu yakni dari Kabupaten Gowa dan Maros.

Caranya, dengan memulihkan ruang terbuka hijau atau daerah resapan di Kabupaten Gowa sebagai kabupaten penyangga Kota Makassar.

"Wali kota bisa bersinergi dengan bupati Gowa dan gubernur untuk mendiskusikan bagaimana memulihkan daerah penyangga Kota Makassar supaya limpasan airnya tidak melimpah ke Kota Makassar," katanya.

4. Pemkot akan tindaklanjuti hal yang disepakati

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. IDN Times/Asrhawi Muin

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menyatakan respek atas rekomendasi yang diberikan oleh WALHI. Kendati demikian, masih ada berbagai hal yang belum ada titik temu antara Pemkot dengan WALHI, khususnya terkait reklamasi.

Terkait rekomendasi WALHI soal pengelolaan sampah, Danny mengaku telah menginstruksikan kepada instansi terkait untuk tindak lanjut. Rekomendasi-rekomendasi dari WALHI ini, kata Danny, akan ditindaklanjuti dari hal-hal yang disepakati.

"Apa dulu yang bisa kita buat, seperti mengajak masyakarat untuk sadar sampah, itu hadiah terbesar yang saya rasakan dari kesadaran masyarakat membuang sampah," kata Danny.