Dampak PPKM Mikro di Makassar, Industri Perhotelan Terancam Kolaps

Perlu diketahui, PPKM mikro telah menyebabkan penurunan tingkat hunian atau okupansi hunian kamar hotel. Rata-rata angka hunian hotel saat ini hanya mencapai 18 persen bahkan ada yang hanya 8 persen. 

Anggiat menjelaskan, hotel-hotel masih bisa bertahan karena mereka masih memiliki cadangan devisa 2019. Namun di tahun 2021 ini, nyaris tak ada lagi kecuali para pemilik hotel memiliki dana cadangan secara pribadi.

"Makanya kita membutuhkan uluran pemerintah. Saat ini PHRI pusat senantiasa menggaungkan yang namanya insentif," ujarnya.

PHRI, kata Anggiat, sedang menggodok insentif sebesar 50 persen baik untuk karyawan, pembayaran listrik, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, karyawan yang di-PHK dan diskon untuk pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan).

"Ini PHRI pusat sedang menggodok agar kementerian dapat mengakomodir pemerintahan pusat dan turunannya nantinya akan diaplikasikan di seluruh kabupaten dan kota dan provinsi," kata Anggiat.

Anggiat menjelaskan, perpanjangan PPKM mikro yang terus-menerus tidak hanya berimbas pada hotel segmen tertentu saja, melainkan semua hotel. Menurutnya semua hotel akan kolaps jika tak ada lagi kegiatan yang memanfaatkan hotel.

"Jika PPKM diperpanjang, bintang lima sampai nol bintang akan menghitung hari," katanya.

Selama ini, sektor perhotelan sangat mengandalkan kegiatan korporasi maupun pemerintahan. Namun sejak pandemik COVID-19, kegiatan-kegiatan korporasi dan pemerintahan sangat berkurang.

Untuk bertahan hidup, seluruh hotel di Makassar maupun di kabupaten/kota lainnya, hanya mengelola pasar-pasar lokal dan kegiatan sosial seperti pernikahan. 

"Tapi kalau pernikahan juga dikoreksi ya tapi kita bangga Pak Wali masih memberi ruang bagi kita. Tinggal manejemen masing-masing yang mengelola yang pasti masih bisa ada kegiatan sosial event seperti wedding dan rapat kegiatan," katanya.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar memperpanjang PPKM Mikro hingga 25 Juli 2021 mendatang. Kebijakan tersebut dikeluarkan karena penularan COVID-19 dinilai masih meningkat, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat masih diperlukan.

Selain Makassar, sejumlah kabupaten/kota lain di Sulsel juga tengah menerapkan PPKM mikro di antaranya adalah Kabupaten Gowa, Pangkep, Barru dan Kota Parepare. Alasannya juga masih sama yaitu untuk meredam penularan COVID-19.