Catatan Penting Pakar dan Guru Besar Unhas untuk RUU IKN di Penajam

Prof Budimawan mengemukakan catatan mengenai aspek tata ruang, termasuk daya dukung jika ibu kota dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya ada hal-hal yang perlu diantisipasi berkaitan dengan luas wilayah.

"Karena ada kawasan inti dan ada kawasan support. Kalau indikator kawasan banyak tapi kalau air bersih harus buat keterkaitan dengan Paser Penajam yang bisa support air bersih," kata Prof Budimawan.

Budimawan berharap ada pasal yang membahas khusus mengenai luasan wilayah di dalam RUU IKN tersebut.

"Karena saya lihat UU ini terlalu vakum, tidak ada pasal yang dibuka untuk bisa berkembang. Kita tidak tahu 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa Kalimantan Timur itu," katanya.

Catatan selanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan kawasan yang untuk sementara dikelola oleh Badan Otoritas. Menurut Prof Budimawan, perlu diperkirakan seberapa lama badan pengelola itu bisa dialihkan ke pemerintah ibu kota definitif. 

Selanjutnya, jika ibu kota jadi pindah ke Kalimantan Timur, maka lokasinya akan berbatasan dengan Selat Makassar. Perairan ini termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Ini punya geopolitik sehingga mungkin bisa diberikan satu atau beberapa pasal secara khusus untuk mengantisipasi ini. Karena ALKI itu kapal asing bisa lewat tanpa perlu dapat izin," kata Prof Budimawan.

Hamka Baco Kady mengaku, beberapa hal yang menjadi masukan dari pakar karena belum terlalu dijelaskan secara rinci dalam RUU IKN tersebut, termasuk di sektor maritim. 

"Oleh karena itu menjadi perhatian saya agar bisa segera menjadi gambaran mendasar di RUU IKN. Apalagi di Balikpapan itu banyak laut. (Kondisinya) sama seperti di Sulawesi Selatan, banyak lautnya," katanya.

Dia mengatakan konsultasi publik ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan.

"Apa yang disampaikan tadi oleh para pakar tentu menjadi masukan agar bisa diperbarui untuk kemudian harinya," katanya.