Capaian Vaksinasi Booster di Sulsel Masih Jauh dari Target

Menurut Bachtiar, capaian vaksinasi booster sulit naik saat tidak ada intervensi dari pemerintah. Artinya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk mendorong percepatan vaksinasi termasuk booster. 

Misalnya, masyarakat baru akan berbondong-bondong untuk vaksinasi booster ketika itu dijadikan persyaratan seperti penerbangan. Hanya saja, kata Bahcitar, masyarakat belum memahami sepenuhnya pentingnya vaksinasi booster ini.

"Kan untuk imun. Apa sulitnya. Nanti dipersyaratkan sesuatu baru mau booster. Itu masalahnya. Kita berharap karena kesadaran sendiri dia booster. Jadi kita buatlah program ini apakah mau diterima atau tidak itu urusan belakangan," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah menjadikan vaksinasi booster sebagai persyaratan untuk pencairan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Selain itu, calon peserta didik untuk jenjang SMA juga dipersyaratkan untuk vaksinasi booster.

Namun Bachtiar menegaskan bahwa vaksinasi bukan paksaan. Bagi mereka yang tidak bisa divaksinasi, bisa menyertakan surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak bisa.

"Itu kan dulu kita minta karena itu kepada dinas pendidikan supaya sebaiknya jangan cuma anaknya tapi keluarganya juga diminta untuk booster. Sama dengan pihak kalau bisa, kan tidak dipaksa," katanya.

Booster juga pernah menjadi syarat untuk penerbangan hingga akhirnya dihapuskan. Kini, pemerintah pusat kembali akan mensyaratkan booster untuk perjalanan bahkan hingga masuk mal.

Sejauh ini, aturan tersebut masih sebatas wacana. Namun diperkirakan aturan tersebut akan berlaku dua pekan kemudian.

"Kan ini semua cara kita lakukan supaya angka vaksinasi COVID-19 itu meningkat. Kalau tidak begitu, bagaimana mau naik. Terseok-seok sampai hari ini kita masih sangat jauh dari target. Segala upaya kita sudah lakukan," katanya.