Bukan Makassar, 5 Pilkada di Sulsel Berpotensi Hadirkan Kolom Kosong

15 Des 2019, 14:51 WIB

Ilustrasi pemilihan ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Makassar, IDN Times - Direktur lembaga konsultan politik Nurani Strategic, Nurmal Idrus memperkirakan fenomena kolom kosong kembali bakal terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Selatan, tahun 2020. Kolom kosong disebut berpotensi muncul di lima dari 12 daerah penyelenggara pilkada.

Kolom kosong hadir ketika pilkada hanya diikuti pasangan calon tunggal. Menurut Nurmal, kondisi itu kemungkinan terjadi di Kabupaten Gowa, Kepulauan Selayar, Soppeng, Luwu Timur, dan Tana Toraja.

"Lima daerah berpeluang memunculkan kolom kosong. Kenapa, karena inkumben sangat dominan di sana," kata Nurmal di sela diskusi Ngobrol Politik yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulsel di Makassar, Minggu (15/12).

1. Elektabilitas kepala daerah di lima daerah sangat tinggi

Nurmal Idrus, kanan. IDN Times/Aan Pranata

Menurut Nurmal, sejumlah hasil survei sudah menunjukkan gejala calon tunggal di pilkada lima daerah dimaksud. Bupati di masing-masing daerah memiliki popularitas tinggi, rata-rata di atas 70 persen. Sedangkan tingkat keterpilihan atau elektabilitasnya di atas 50 persen.

Para bupati, masing-masing, Adnan Purichta Ichsan di Gowa, Basli Ali di Kepulauan Selayar, Kaswadi Razak di Soppeng, Thorig Husler di Luwu Timur, dan Nicodemus Biringkanae di Tana Toraja.

"Inkumben ini dianggap berhasil sehingga tingkat keterpilihannya sangat tinggi. Masyarakat masih mengharapkan mereka kembali (jadi bupati)," ucap Nurmal.

2. Situasi berbeda dengan Pilkada Makassar 2018

Facebook/Munafri Arifuddin

Nurmal menilai peta politik di pilkada serentak 2020 berbeda dengan Pilkada Makassar 2018 yang dimenangi kolom kosong. Kemenangan kolom kosong pada pilkada di Sulsel pun diyakini tidak bakal terulang.

Pada Pilkada Makassar 2018, calon tunggal bukan berasal dari petahana. Kondisi sebaliknya terjadi di lima daerah yang disebutkan. Di mana para bupati yang bakal mencalonkan diri kembali, kata Nurmal, punya kekuatan di birokrasi untuk mengendalikan perolehan suara.

"Kolom kosong di Makassar dan daerah lain berbeda. Saya bisa bilang sejarah kemenangan kolom kosong di Makassar tidak akan terulang," katanya.

3. Potensi calon tunggal jadi tantangan bagi demokrasi

Ilustrasi surat suara pilkada. IDN Times/Sukma Shakti

Bagi Nurmal, tingginya elektabilitas para kandidat petahana di pilkada menjadi tantangan bagi para pelaku demokrasi. Harus ada upaya menghadirkan figur alternatif untuk menghambat dominasi satu pihak.

Di sisi lain, dominasi petahana juga berpeluang menghadirkan 'calon boneka' sebagi penantang. Ini disebut kemunduran bagi demokrasi jika memang betul terjadi.

"Calon boneka didorong kalau calon petahana betul diyakini menang. Tapi pilihannya lebih baik kolom kosong, karena jangan sampai tiba-tiba dikalahkan sama bonekanya," Nurmal menambahkan.