Bongkar Direksi BUMD Makassar, Munafri Tunjuk Plt

Seluruh struktur lama direksi dan dewan pengawas BUMD tersebut telah diberhentikan dan digantikan oleh susunan baru. Susunan baru ini terdiri dari satu dewan pengawas serta dua unsur direksi untuk masing-masing BUMD. 

Penempatan Plt ini bersifat sementara, dengan masa tugas maksimal enam bulan. Namun, Munafri menargetkan proses seleksi definitif dapat rampung dalam waktu tiga bulan.

“Saya pilih orang-orang yang kuat di bidang keuangan dan audit. Ini bukan soal mencari kesalahan lama, tapi memperbaiki sistem dan memastikan laporan keuangan kita akuntabel,” kata Munafri.

Sebagai bagian dari reformasi manajemen BUMD, Munafri telah menetapkan susunan Plt untuk empat BUMD tersebut. Di PD Pasar, Arlin Ariesta yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas, sementara posisi Plt Direktur Utama diisi oleh Ali Gawli Arief, dan Aiman dipercaya sebagai Direktur Keuangan.

Untuk PDAM, posisi Dewan Pengawas diemban oleh Andi Zulkifli Nanda dari Bappeda, dengan Hamzah Ahmad sebagai Plt Direktur Utama dan Nanang Sutardjo sebagai Direktur Keuangan. Di PD Parkir, Firman Hamid Pagarra dari Bapenda menjabat Dewan Pengawas, sedangkan Adi Rasyid Ali ditunjuk sebagai Plt Dirut, didampingi oleh Syafri sebagai Direktur Keuangan.

Sementara itu, Terminal Makassar Metro kini dipimpin oleh Zainal Ibrahim dari Dinas Perhubungan sebagai Dewan Pengawas, dengan Elber Makbul Amin sebagai Plt Direktur Utama dan Amir Hamzah sebagai Direktur Keuangan.

Sejak awal menjabat, Munafri memang telah melontarkan kritik terhadap kinerja sejumlah BUMD di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan laporan awal dari tim transisi saat itu, Munafri menyebut sebagian besar BUMD mengalami masalah serius dalam tata kelola dan kinerja.

Munafri menyebut, temuan awal timnya menunjukkan adanya kegagalan sistemik, mulai dari tidak tercapainya target tahunan, ketiadaan rencana strategis jangka pendek dan panjang, hingga lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Dia menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

“Sudah saya sampaikan, ternyata Perusda (BUMD) yang ada di Kota Makassar ini berantakan. Target tidak tercapai, sistem kerja tidak sesuai standar, dan alur pengelolaan tidak patuh pada kaidah perusahaan,” kata Munafri.