Bicara di UNM, Ganjar Beri Skor 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi

Ganjar tidak secara rinci menjelaskan mengapa ia memberikan penilaian skor lima terhadap kondisi hukum di Indonesia. Namun, ia menyebut adanya upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum sebagai salah satu faktornya.

"Lihat, bagaimana rekayasa dan intervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi (penegakan hukum) hilang, yang tadinya itu imparsial (adil) menjadi parsial (memihak," ungkap Ganjar.

Ganjar lebih memperjelas mengenai penilaian 5 terhadap sistem hukum di Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Ia menyebutkan bahwa penurunan penegakan hukum disebabkan oleh kasus-kasus hukum yang terjadi dalam tahun terakhir.

"Terkait beberapa kejadian, persepsi publik hari ini berbeda. Yang kemarin kelihatannya tegas, tapi dengan kejadian terakhir ini kok jadi down, maka nilainya jeblok," ucap Ganjar saat diwawancarai wartawan usai acara.

"Karena apa? Ada kemarahan dari mereka, warga. Ada kecemasan, kegelisahan tokoh agama, intelektual dan semuanya. Saya kira itu peringatan dalam konteks kita menjaga agar hukum berjalan dengan baik, betul-betul imparsial, keadilan ke semua," Ganjar melanjutkan.

Pada sesi Ganjar Pranowo, Rocky Gerung turut menyoroti masalah penegakan hukum sebagai salah satu PR para capres. Menurut dia, saat ini penegakan hukum jauh dari ideal. Dia mencontohkan kabinet menteri Jokowi yang cuma berisi segelintir orang paham soal hukum dan HAM.

"Misalnya, kalau kita mau penegakan hukum itu naik, (dan) kalau kita mau paham HAM itu diucapkan dari dasar kekuatan negara. Lalu pertanyaannya, berapa banyak menteri yang harus didik supaya paham HAM," kata Rocky Gerung.

"Bahkan wakil menteri HAM (Prof. Edward O.S Hiariej) itu ditangkap, tetapi dia masih diizinkan berdiri di UGM sebagai profesor. Sebetulnya, begitu dia ditetapkan tersangka dia mundur, ini problem etis," lanjut Rocky.