Besok, Bawaslu Sulsel Sidangkan Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU

Menurut Arumahi, dugaan pelanggaran Pemilu tersebut akan dipastikan lagi dalam sidang. Termasuk untuk membuktikan apakah KPU Sulsel melakukan pelanggaran lain.

"Tergantung dari fakta-fakta persidangannya nanti saat pemeriksaan baru terbuka juga apakah ada (pelanggaran) etiknya atau pidananya," terang Laode Arumahi..

Terpisah, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf mengatakan, pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran itu merujuk pada rapat pleno yang sudah digelar pada, Rabu (20/12/2022).

"Kami sudah rapat pleno dan secara kolektif kolegial memutuskan bahwa laporan tersebut (OMS Kawal Pemilu) akan kami tindak lanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan administrasi," jelas Azry kepada wartawan.

Azry juga menyatakan, dalam sidang nanti pihak KPU Sulsel sebagai terlapor bisa langsung memberikan tanggapannya. Mengingat, setelah Bawaslu melakukan rapat pleno langsung mengirim surat sidang ke KPU.

"KPU dilaporkan secara kelembagaan, dan kalau kita lihat laporan dari pelapor itu sudah masuk persoalan adanya pelanggaran kode etik tetapi secara umum itu ada kaitan dengan tata cara dan mekanisme," lanjutnya.

Sementara itu, aktivis OMS Kawal Pemilu Sulsel berharap Bawaslu mengoptimalkan kewenangannya dalam proses sidang, untuk bersama-sama masyarakat mengawal proses Pemilu yang bersih dan berintegritas.

"Kita berharap melalui laporan kami yang kemudian akan disidangkan mulai besok, Bawaslu Sulsel dapat mengawal Pemilu yg bersih dan berintegritas," kata perwakilan aktivis OMS Kawal Pemilu, Haswandy Andi Mas.

Lanjut Haswandy, Bawaslu Sulsel selain punya data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam proses pemeriksaan aduan laporan pelanggaran juga punya kewenangan untuk memanggil dan meminta data lembaga terkait.

"Jadi Bawaslu bukan hanya sebagai pengawas pemilu, tetapi secara kelembagaan juga merupakan suatu tempat bagi rakyat untuk mengakses keadilan di bidang kepemiluan, atau dikenal dengan istilah "Electoral Justice System"," tambahnya.