Berakhi, Diskon Pajak Kendaraan Sulsel Raup PKB Rp182,9 Miliar

Selama program berlangsung, Bapenda Sulsel memberikan dua bentuk keringanan kepada wajib pajak. Kebijakan itu meliputi pembebasan 100 persen denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) beserta penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Selain itu, pemerintah juga memberikan potongan pokok pajak sebesar 50 persen bagi kendaraan yang jatuh tempo pada 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya. Adapun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk kendaraan baru.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, Muhammad Irvandi Thamrin, mengatakan realisasi penerimaan PKB selama masa program mencapai Rp182,9 miliar.

"Selama pembebasan, capaian realisasi PKB sebesar Rp182,9 miliar," kata Irvandi, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, capaian tersebut jauh melampaui rata-rata penerimaan PKB bulanan sebelum program keringanan diberlakukan. Peningkatan penerimaan didorong tingginya partisipasi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak, baik melalui layanan daring maupun luring.

Meski program keringanan pajak telah berakhir pada Juni 2026, Bapenda Sulsel mengimbau masyarakat tetap membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak dinilai penting untuk menjaga penerimaan daerah.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap patuh membayar pajak karena hasilnya akan kembali dirasakan melalui pembangunan jalan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pelayanan publik seperti rumah sakit dan sekolah," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka program keringanan pajak kendaraan sepanjang Juni 2026 sebagai upaya mendorong masyarakat melunasi tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.