Bawaslu Sulsel Libatkan Masyarakat Awasi Netralitas ASN di Pemilu 2024

13 Okt 2022, 21:32 WIB

Rapat koordinasi mitra penanganan pelanggaran terkait Pemilu 2024 di Hotel Four Points Makassar, Kamis (13/10/2022). IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menitikberatkan pengawasan terhadap mobilisi aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu serentak 2024 mendatang. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi mitra penanganan pelanggaran di Hotel Four Points Makassar, Kamis (13/10/2022).

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, mengatakan saat ini pihaknya fokus terlebih dahulu pada pencegahan. Bawaslu tak henti-hentinya mengedukasi ASN guna meningkatkan kesadaran agar tidak terjerumus politik praktis.

"Sebenarnya ASN orang cerdas semua. Bisa baca undang-undang. Cuma memang ada tarikan dari kiri kanan untuk mereka tidak netral. Jadi kita lakukan sosialisasi itu untuk penguatan kepada ASN agar tetap netral. Karena itu terkait dalam pelayanan publik," kata Arumahi.

1. Kasus ketidaknetralan ASN cukup tinggi

Kampanye publik pengawasan netralitas ASN pilkada serentak tahun 2020 di Car Free Day Boulevard, Makassar, Minggu (8/3/2020). IDN Times/Istimewa

Menurut Arumahi, ASN yang tidak netral dan terlibat politik praktis akan merugikan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya menerima layanan maksimal bisa terganggu ketika ASN sibuk terlibat politik praktis.

Parahnya lagi, kata dia, ketika ada sikap diskriminasi dari pejabat terpilih kepada ASN yang bukan pendukungnya. Hal inilah yang ingin dicegah mengingat angka kasus ketidaknetralan ASN di Sulsel cukup tinggi. Pada 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat Sulsel sebagai provinsi dengan pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Indonesia dengan jumlah 27 kasus.

"Kalau kita lihat trennya antara pemilu dan pilkada memang kelihatan sekali ketidaknetralan ASN pada saat pilkada. Jadi ada korelasi positif antara pimpinan daerah, peserta pilkada dengan sikap batinnya ASN. Itu juga kelihatan," kata dia.

2. Bawaslu sosialisasi ke lingkungan pendidikan

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam dua tahun terakhir, Bawaslu terus mencegah dan mengawasi netralitas ASN dengan melibatkan masyarakat di masa non tahapan Pemilu. Sosialisasi bahkan digencarkan di lingkup pendidikan seperti SMA/SMK dalam bentuk kegiatan Go to School.

"Betapa pentingnya pemilih pemula dalam berpartisipasi ikut mencegah potensi terjadinya pelanggaran. Dalam diskusi ini kami lebih banyak membahas masalah politik uang," katanya.

Bawaslu juga sosialisasi di tingkat perguruan tinggi yang dikemas dalam kegiatan Goes to Campus.

"Itu dilakukan, karena mahasiswa kerap tidak peduli dengan pelaksanaan pemilu tapi kritis terhadap kinerja kepada daerah dan legislatif," katanya.

3. Pemprov Sulsel dukung awasi netralitas ASN

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, mendukung upaya pengawasan netralitas ASN yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat.

"Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Harus melibatkan semua stakeholder terkait. Tadi sudah ada kejaksaan, Polda. Misalnya di kecamatan itu ada Babinsa dan seterusnya. Berharap kita komunikasi ini berjenjang dan segera," kata Hayat.

Namun menurut Hayat, pengawasan itu sebaiknya tak hanya fokus pada netralitas ASN. Namun termasuk juga politik identitas dan politik uang.

"Politik uang kan bisa kita eliminir berdasarkan strategi dan pandangan dari Bawaslu Insyaallah kalau itu, ada laporan kita verifikasi lebih cepat. Bawaslu sudah menyiapkan instrumen untuk kaitan dengan money politik," katanya.