Bawaslu Makassar Launching 15 Posko Kawal Hak Pilih

Dede menjelaskan kadang ada pemilih yang namanya terdaftar di DPS namun tidak bersyarat karena meninggal dunia ataupun menjadi TNI-Polri. Kasus seperti ini, kata Dede, akan disampaikan kepada KPU supaya nama yang bersangkutan dikeluarkan.

"Ada data ganda, ada data orang sudah dicoklit tapi tidak masuk dalam DPS, ada data meninggal, ini akan kami sampaikan ke KPu agar tidak dimasukkan dalam DPT," kata Dede.

Dede menjelaskan posko ini dibentuk di setiap kecamatan se-Kota Makassar. Dengan posko ini, masyarakat diharapkan berpartisipasi supaya tidak ada satu pun warga yang tidak terdaftar DPT.

"Pada prinsipnya, kami berharap partisipasinya masyarakat, karena ini bukan pesta penyelenggaraan tetapi warga Kota Makassar diharapkan partisipasinya terkait dengan hak pilih," kata Dede.

Dede juga menjelaskan bahwa posko Kawal Hak Pilih ini berbeda dengan Panwascam. Posko ini juga merupakan bagian dari Panwascam. Posko di 15 kecamatan, sebagai bagian dari mendekatkan panwas kepada seluruh kota masyarakat.

"Posko ini melekat di Panwascam. Kalau ada warga yang merasa dirinya tidak masuk DPS, silakan laporkan ke Panwascam. Nanti difasilitasi untuk dimasukkan dalam DPS," kata Dede.