Bawaslu Didesak Usut Dugaan Pelanggaran Netralitas Camat di Makassar

Putri menyatakan, dugaan pelanggaran netralitas ASN di pemilu mesti dikawal bersama oleh para pemuda. Sebab pemuda, dalam perundang-undangan, secara jelas disebut sebagai agen perubahan. 

Menurut dia, peran aktif pemuda sebagai agen perubahan bisa diwujudkan secara nyata melalui pendidikan politik dan demokratisasi. Adapun dugaan pelanggaran netralitas oleh para camat berbanding terbalik dari semangat tersebut.

“Ini adalah titik awal generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Generasi muda harus mengawal pembangunan bagi pemimpin yang nantinya terpilih,” ucap Putri.

Bawaslu Sulsel hingga kini masih menyelidiki soal dugaan pelanggaran netralitas 15 camat se-Makassar. Bawaslu Sulsel punya waktu 14 hari sejak awal masuknya laporan untuk menentukan sikap. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka kasus dilanjutkan ke proses hukum. 

“Sampai saat ini kita masih memeriksa saksi-saksi terlapor, memintai keterangan,” kata Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf di Makassar, Selasa (26/2).

Azry menerangkan, Bawaslu tengah menyusun administrasi laporan soal para Camat Makassar. Sejak dalam beberapa hari, mereka menerima sejumlah laporan berbeda dari masyarakat. Dua laporan masuk di Bawaslu Sulsel, 12 di Bawaslu Makassar, serta satu limpahan dari Bawaslu RI.

Kasus 15 camat se-Makassar terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Tidak dibenarkan ASN diikutkan sebagai pelaksana kampanye,” Azry menyatakan.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan pasang badan terhadap para camat tersebut. Wali Kota, secara pribadi, juga membantu mereka dengan menyediakan penasihat hukum.

"Saya sudah lihat videonya, tidak ada pelanggaran saya kira. Apa salahnya kalau camat mengacungkan telunjuk sambil memperkenalkan diri, saya juga biasa pidato sambil mengangkat telunjuk saya,” kata Wali Kota pekan lalu.