Banjir Makassar, Walhi: Danny dan Andi Sudirman Harus Tanggung Jawab

Menurut Amin, banjir di Kota Makassar bisa dicegah walau intensitas hujan yang lebat hingga sangat lebat terjadi sepanjang hari. Caranya, kata dia, dengan membenahi sistem drainase dan mengatur dengan baik wilayah-wilayah serapan air.

"Penyebab utama karena ruang terbuka hijau di Makassar sudah mulai menurun sangat signifikan, kemudian drainase kita sangat buruk sekali dan ditambah lagi di pesisir kita ditimbun, direklamasi. Sehingga saat banjir seperti kemarin," ungkap Amin.

Reklamasi yang dimaksud Amin yaitu, penimbunan yang digencarkan Pemprov Sulsel bersama PT Yasmin Bumi Asri di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), yang akan dilanjutkan hingga ke Pulau Laelae seluas 12,11 hektare.

"Itu (reklamasi) juga kan mempengaruhi banjir rob ke daratan. Kalau memang Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman) mau melanjutkan reklamasi Laelae itu malah memperparah kondisi banjir saat ini dan nanti di kota Makassar," sambung Amin.

Walhi juga mengingatkan, saat ini daerah pesisir Makassar rentan dihantam bajir rob karena sudah ada dua proyek besar reklamasi, pertama reklamasi CPI dan Pulau Laelae, serta proyek reklamasi Makassar New Port (MNP).

Untuk itu, Walhi Sulsel meminta agar Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto, agar mulai menyusun agenda mitigasi banjir di Kota Makassar.

"Oleh karena itu pemerintah Andi Sudirman harus belajar untuk berhenti melanjutkan reklamasi di Laelae, karena dampaknya bisa lebih besar. Untuk ruang terbuka hijau kita meminta kepada pemerintah Danny Pomanto untuk berani melakukan moratorium perluasan alih fungsi lahan terbuka hijau untuk kegiatan properti," tegas Amin.

Salah satu kawasan terbuka hijau yang dialihfungsikan menjadi kawasan bisnis properti berada di Kecamatan Tamalanrea Makassar. Dengan melakukan moratorium, kata Amin, Danny Pomanto bisa menghentikan izin pengembangan perumahan tersebut.

Amin menegaskan, banyak cara yang bisa ditempuh pihak Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD), tanpa harus melakukan konsesi lahan yang tadinya lahan terbuka hijau menjadi lahan untuk bisnis-bisnis properti.

"Ada banyak bisnis-bisnis yang ditingkatakna dan dikerjakan yang ramah lingkungan selain mengkonsensi lahan hingga mengancam keselamatan masyarakat. Walikota juga harus berani memberi sanksi kepada para perusahan properti yang mengembangkan perumahan tapi tidak membuat drainase yang terkoneksi," jelas Amin.