Banjir dan Longsor di Manado, WALHI Sulut Kritik Pola Pembangunan

Theo menyebutkan bahwa pencegahan banjir di Kota Manado juga harus melibatkan kabupaten/kota lainnya seperti Tomohon dan Tondano. Sebab DAS Tondano mengalir dari Danau Tondano melewati Kota Tomohon juga sehingga nantinya ada sinergi antara beberapa daerah terkait dengan proses mitigasi banjir di ibu kota Sulawesi Utara.

"Karena kalau itu tidak ditangani dalam waktu 5 - 10 tahun ke depan, itu luar biasa menakutkan Manado nantinya. Kalau misalnya kita melihat lagi sejarah pada 15 Januari 2014 kemarin, itu luar biasa banjir bandang. Air menutupi kurang lebih 75 persen kota," katanya.

Sebagai informasi, banjir bandang dan tanah longsor pernah melanda Kota Manado pada 15 Januari 2014 silam. Saat itu, bukan hanya Manado saja, tapi sejumlah daerah lain di sekitarnya juga terkena dampak. 

Pemerintah Kota Manado, kata Theo, tidak pernah mengundang WALHI untuk bicara soal bagaimana solusi pencegahan banjir. Selain itu, WALHI juga menilai pemerintah baik pemprov maupun pemkot tidak serius melakuan langkah pencegahan banjir dan longsor.

Menurut Theo, pemerintah hanya memikirkan ekonomi dan penambahan devisa saja. Jika sudah berbicara mengenai itu maka hal lain dikesampingkan. Seperti jika terjadi bencana seperti saat ini, barulah pemerintah akan berbicara mengenai lingkungan dan penanganannya.

"Itu konyol namanya. Di sini, kami ingin mengkritik pemerintah karena selalu abai untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada di Kota Manado," kata Theo.

Menurut Theo, masalah longsor sebenarnya sederhana. Pemerintah hanya perlu mencari dataran-dataran tinggi mana yang berpotensi mengalami longsor. Setelah itu, pemerintah bisa mewacanakan untuk relokasi.

Apapun alasannya, lanjutnya, konsekuensi hukum yang akan diterapkan ke masyarakat adalah pindah karena kalau tidak nyawa mereka terancam. Pemerintah menurutnya harus memakai tangan besi untuk memimpin rakyat demi kepentingan rakyat itu sendiri.

"Tangan besi dalam artian bukan zalim ya, tapi lebih kepada tegas," katanya.

Menurut Theo, Pemkot Manado saat ini tidak lagi memikirkan daerah-daerah resapan air yang ada di sana. Padahal ini penting karena Kota Manado terletak di lembah yang dikelilingi pegunungan.

Hal-hal seperti itulah yang harus dipikirkan untuk meminimalisir terjadinya bencana. Tapi sayangnya, nilai Theo, pemerintah tidak punya keseriusan. Menurutnya, pemangku kebijakan hanya memikirkan banjir dan longsor sebagai masalah tahunan dan skala-skala untuk menyelesaikannya sudah mereka copy paste setiap tahun.

"Misalnya ada penanganan, bantuan sosial, kirim perahu karet, tim penyelamatan dan sebagainya. Itu kan sama, tidak menyelesaikan masalah," kata Theo.

Untuk itu, kata Theo, persoalan banjir dan longsor di Manado harus diselesaikan dari hulu. Hal utama yang harus dipertanyakan adalah apakah daya tampung dan daya dukung lingkungan Kota Manado ini masih memungkinkan untuk penambahan reklamasi Manado Utara mengingat debit air dari DAS Tondano tidak mampu lagi masuk ke laut. 

"Karena volume air sudah tidak bisa lagi. Kebetulan volume air dari DAS Tondano tidak bisa lagi masuk sehingga meleber ke selokan-selokan, itu banjir semua," katanya.

Theo menyebut pemicu banjir dan longsor memang murni karena faktor alam. Hanya saja, pemerintah tidak memiliki persiapan menghadapinya. Hal itu diperparah dengan pola-pola pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

"Pola pembangunan yang ada di Kota Manado ini sejak dulu tidak tertata dengan baik. Baik analisis dampak lingkungan, sembarang saja membangun. Saat inilah dampak yang dirasakan," katanya.