Bahtiar Kalah Praperadilan, Kasus Dugaan Korupsi Nanas Rp60 Miliar Lanjut

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan hanya mencakup aspek formal tindakan penyidik. Praperadilan tidak berwenang menguji substansi perkara pidana yang sedang ditangani.

Pertimbangan tersebut mengacu pada ketentuan KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016.

Karena itu, keberatan Bahtiar yang menyatakan tidak memiliki tanggung jawab maupun keterlibatan dalam pengadaan bibit nanas tidak menjadi materi pemeriksaan praperadilan.

Hakim menilai persoalan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan melalui persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hakim juga menolak keberatan Bahtiar mengenai keabsahan alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkannya kembali sebagai tersangka. Pemohon dinilai tidak mampu menjelaskan secara spesifik alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.

Sementara itu, penilaian mengenai kekuatan atau bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan perkara pokok. Keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya juga masih dapat digunakan sepanjang terdapat substansi keterangan baru.

"Termohon telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Pemohon sebagai tersangka," demikian salah satu pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Hakim turut menilai keberatan Bahtiar mengenai tidak dicantumkannya rincian hak tersangka secara tertulis dalam surat penetapan tersangka tidak cukup menjadi alasan untuk membatalkan status hukumnya.

Sebab, berdasarkan fakta persidangan, penyidik telah menyampaikan hak-hak tersebut secara langsung kepada Bahtiar saat menjalani pemeriksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut positif putusan PN Makassar tersebut. Menurutnya, putusan itu menegaskan bahwa proses penyidikan hingga penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

"Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah," kata Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).

Dia juga mengapresiasi tim jaksa yang mewakili Kejati Sulsel selama proses praperadilan. Tim tersebut dinilai mampu mempertahankan argumentasi hukum dalam menghadapi seluruh keberatan yang diajukan Bahtiar.

Setelah putusan praperadilan dibacakan, penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

"Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya," ucap Soetarmi.