ASN Mendominasi Aktor Kasus Korupsi di Sulsel selama 2021

30 Des 2021, 08:11 WIB

Ilustrasi Korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Makassar, IDN Times - Organisasi masyarakat sipil Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mencatat, Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi aktor korupsi yang paling mendominasi di Sulawesi Selatan pada tahun 2021.

Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi Ali Ashrari Ramadhan mengatakan, situasi itu tak jauh berbeda dibandingkan dua tahun belakangan. Namun tahun ini jumlah keterlibatan ASN melonjak drastis.

"Tren aktor korupsi tahun 2019, ASN 48 orang, pada tahun 2020 sebanyak 38 orang, dan tahun 2021 ada 278 orang," kata Ali dalam eskpose Catatan Akhir Tahun ACC, Rabu (29/12/2021).

Setelah ASN, aktor korupsi terbanyak kedua adalah pihak swasta, disusul kepala desa. Sedangkan menurut sektor, korupsi terbanyak di Sulsel pada anggaran dana desa, menyusul pengadaan barang dan jasa lalu dana pemberdayaan masyarakat.

1. Perkara korupsi keuangan desa tercatat di 12 kabupaten di Sulsel

Catahu 2021 ACC Sulawesi/Dok. ACC Sulawesi

ACC mencatat, tahun ini, sebanyak 31 perkara terkait korupsi dana desa ditangani aparat penegak hukum (APH). Sementara pengadaan barang dan jasa sebanyak 18 perkara, menyusul pemberdayaan masyarakat sebelas perkara.

Korupsi dana desa mencakup penggunaan keuangan desa. Sepanjang tahun ini, kasus tersebar di 12 kabupaten di Sulsel. Yang terbanyak di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan total 4 kasus. Kemudian, Bulukumba, Tana Toraja, Bone, Enrekang dan Luwu Timur masing-masing 2 kasus.

Selebihnya, Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Bantaeng, Maros, Takalar dan Sinjai, masing-masing satu kasus. Ali menyebut, ada total 20 kasus yang berjalan ditangani APH.

"Bila ditaksir, kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih Rp7,7 miliar dari total kasus itu," ujar Ali.

2. Kondisi pandemik COVID-19 jangan jadi alasan APH tak bekerja maksimal

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Ketua Badan Pekerja ACC lainnya Anggareksa mengatakan, maraknya kasus korupsi merupakan bukti bahwa upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Sulsel masih belum berjalan maksimal. APH, mulai dari kepolisian dan kejaksaan, dianggap tidak serius memberikan perhatian terhadap kasus-kasus yang ditangani.

Menurut Angga ada beberapa kasus yang ditangani APH tak berjalan maksimal. Salah satunya terkait dugaan korupsi Bansos COVID-19.

"Faktanya hari kasus itu tidak pernah dilimpahkan. Yang jadi pertanyaan sejauh mana keseriusan APH untuk menjelaskan tentang itu," kata Angga.

Angga mengungkapkan, kondisi pandemik COVID-19 tak bisa dijadikan alasan oleh APH untuk bekerja maksimal dan serius.

"Olehnya itu ACC menyimpulkan bahwa tahun ini memberikan catatan jalan santai pemberantasan korupsi. Terkonfimasi dengan banyak data yang disampaikan," ucapnya.

3. Rekomendasi ACC untuk APH

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

ACC Sulawesi merekomendasikan sejumlah poin kepada APH terkait keseriusan dalam penuntasan pemberantasan korupsi di Sulsel. Di antaranya, pemberantasan korupsi wajib jadi agenda prioritas utama di Sulsel. Kepala daerah diminta untuk intens mengevaluasi jajaran sebagai upaya pencegahan korupsi dibanyak sektor.

Kemudian, pimpinan daerah juga diminta untuk mengevaluasi secara menyeluruh jajaran, utamanya ASN mengacu pada tren peningkatan aktor korupsi terbanyak di lingkup pemerintahan. ACC juga mendesak agar KPK memaksimalkan koordinasi dan supervisi dengan APH dalam pengananan kasus korupsi.