Anggaran Belanja OPD Pemprov Sulsel Dipangkas untuk Lunasi Utang

Ady menerangkan, saat ini Pemprov Sulsel membutuhkan anggaran mencapai Rp609 miliar. Kebutuhan itu untuk menutupi refocusing anggaran sebesar Rp187 miliar, pemotongan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp77 miliar, dan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp345 miliar.

Utang sebesar Rp345 miliar itu terdiri bantuan hibah untuk masjid, gereja dan sebagainya sebesar Rp14 miliar, pengembalian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp25 miliar, dan utang kegiatan proyek pembangunan yang telah selesai sebesar Rp304 miliar.

"Jadi total sekarang yang mesti disiapkan kembali di parsial kedua ini totalnya Rp609 miliar. Itulah yang dicari untuk menutupi itu," kata Ady.

Untuk memenuhi kebutuhan, anggaran belanja OPD Pemprov Sulsel pun dipangkas Rp266 miliar. Pemotongan juga berlaku pada bantuan keuangan sebesar Rp150 miliar, dari bantuan belanja tak terduga sebesar Rp20 miliar, dan hibah sebesar Rp14 miliar. 

Namun jumlah itu belum mampu menutup utang. Totalnya baru sebesar Rp450 miliar. Artinya masih tersisa Rp159 untuk mencapai kebutuhan Rp609 miliar.

"Sisanya itu disisir kembali kawan-kawan anggota Dewan, untuk menutup itu supaya totalnya bisa balance sejumlah Rp609 miliar," kata Ady.

Pemprov Sulsel masih mendata utang-utangnya yang akan dibayarkan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid mengatakan, jumlah utang yang telah dibayarkan sebesar Rp174 miliar.

Untuk melunasi utang, Pemprov Sulsel melakukan re-assesment atau penilaian kembali terhadap kegiatan di semua OPD. Sumbernya dari belanja nonfisik dan ada pula dari pendanaan kegiatan fisik.

Namun Rasyid menegaskan, kebijakan re-assesment itu tidak akan menggangu pengerjaan proyek fisik di lingkup Pemprov Sulsel. Pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan tetap berjalan meski dikurangi volumenya.

"Misalnya jalan yang 10 kilometer perencanaan awal kita buat 7 km saja. Yang 5 km jadi 4 km. Jadi bukan dihilangkan, dikurangi kapasitasnya," katanya.