Ada Proyek Stadion, Pemkot Makassar Matangkan RPJMD 2025-2029

Menurut Zulkifly, RPJMD Kota Makassar tidak bisa ditetapkan lebih awal dari provinsi. Karena itu, penyelesaian dilaksanakan paralel sambil menunggu finalisasi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan agar seluruh dokumen pembangunan daerah saling sinkron.

"Kalau memang RPJMD provinsi sudah selesai maka insyaallah kita juga akan mengikuti RPJMD provinsi itu, karena kan kita harus mendukung apa yang menjadi RPJMD dari provinsi itu sendiri," kata Zulkifly.

Salah satu prioritas yang termuat dalam RPJMD adalah pembangunan stadion bertaraf internasional di kawasan Untia. Proyek ini diproyeksikan berjalan dalam skema multiyears dengan alokasi awal sekitar Rp2-3 miliar pada tahun ini untuk penyusunan studi kelayakan (FS), AMDAL, dan Amdalalin.

"Tahun depan insyaallah kita akan lakukan penimbunan di Untia. Setelah itu baru pembangunan stadion di tahun ketiga atau keempat," jelasnya.

Selain stadion, infrastruktur lain yang masuk dalam daftar prioritas antara lain akses jalan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), perbaikan fasilitas pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Untuk perubahan anggaran tahun ini, Pemkot mengalokasikan sekitar Rp9 miliar.

Zulkifly juga menyinggung pelaksanaan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Dia menyebut target utamanya bukan capaian hasil, melainkan memastikan arah pembangunan sudah sesuai jalur.

"Program atau Sapta Mulia ini ada 7 program prioritas memang perlu perubahan regulasi, perlu perubahan struktur dan postur APBD. Kemudian perlu dukungan-dokumen dari RPJMD sehingga perlu waktu untuk menyelesaikan penyelesaiannya," katanya.

Beberapa program yang disiapkan mulai jalan tahun ini antara lain program bebas iuran sampah, seragam sekolah gratis, pemasangan air bersih untuk 2.000 rumah, pembangunan Makassar Creative Hub di Pantai Losari, hingga pengembangan Makassar Super Apps yang akan mengintegrasikan 140 layanan digital Pemkot Makassar.

Zulkifly mengatakan regulasi menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan proses panjang hingga tingkat Perwali atau Perda. Selain itu, kondisi fiskal dan efisiensi belanja juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.

"Bagaimana kondisi fiskal dari pemerintah kota itu sendiri dan tentunya kita harus pandai-pandai untuk mengefektifkan dan mengefisienkan menggunakan APBD kita, pendapatan kita belanja kita untuk melaksanakan program," kata Zulkifly.