Ada Jalan Rusak Parah di Sulsel? Rekam Videonya, Kirim ke Jokowi

Presiden membuka aduan dengan mengunggah video kunjungannya di Lampung. Video menunjukkan mobil dinas berkode "INDONESIA 1" melintasi jalan penuh lubang. Jalan yang dilalui rombongan presiden terlihat rusak parah, hanya menyisakan sedikit aspal.

Presiden Jokowi menyebut peran penting infrastruktur jalan untuk mendukung perekonomian. "Pembangunan infrastruktur jalan itu penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang. Mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasar-pasar," dikutip dari akun Instagramnya.

Pada video lain tentang kunjungannya di Lampung, Presiden Jokowi menyinggung soal penanggung jawab ruas jalan di Indonesia. Dia menyebut, sesuai ketentuan, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota.

Meski ada pembagian kewenangan, Presiden menyebut pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan jika rusak parah dan lama tidak diperbaiki. Dia mencontohkan kasus di Lampung yang jadi pembicaraan masyarakat belakangan ini. 

"Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang sudah lama tidak diperbaiki seperti yang saya lihat dalam kunjungan hari ini, baik jalan provinsi, kabupaten, atau jalan kota yang rusak parah," kata Jokowi.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Untuk itu dikucurkan anggaran sekitar Rp800 miliar. Biaya tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai pada bulan Juni setelah proses lelang.

"Nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawab gubernur, ada bupati. Jangan semuanya ditanggung pemerintah pusat," kata Presiden.

Presiden menyatakan hal serupa berlaku di sejumlah provinsi lain. Dia menekankan bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk menyiapkan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.