5 Rekomendasi WALHI Sulsel Agar Banjir Makassar Tidak Terulang

Menurut Amin, banjir di Makassar selalu terjadi karena daya dukung lingkungan yang kurang. Itu ditunjang dengan model pembangunan kota yang sangat buruk.

"Saat ini, keterlanjuran model pembangunan yang buruk telah berdampak nyata bagi Kota Makassar, terutama bagi masyarakat," kata Amin. 

Menurut Amin, pemerintah seharusnya sudah bisa belajar dan mengevaluasi berdasarkan bencana yang terjadi setiap tahun.

"Bukan berarti kita harus pasrah dan tidak memperbaiki. Pemprov, pemkab dan pemkot harus serius untuk mengakhiri bencana ekologis yang terus mengorbankan rakyat," ujarnya.

Amin menyayangkan karena hingga saat ini tidak adalah langkah konkrit dan inisiatif dari pemerintah untuk membangun kerjasama. Begitu pun gerakan kolaborasi untuk mengatasi kerusakan lingkungan, khususnya di DAS Jeneberang.

"Atau paling tidak menyusun strategi bersama terkait pencegahan dan mitigasi bencana banjir," tuturnya.

Amin berpendapat, risiko bencana banjir ini bisa diminimalisir jika kepala daerah tidak egois atau tidak hanya mementingkan daerahnya masing-masing. Bencana ekologis harus diakhiri dengan kerja kolaborasi antar kepala daerah. 

“Gerakan mitigasi bencana salah satunya dengan memulihkan DAS Jeneberang harus dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Sulsel. Agar warga di Kota Makassar, Sungguminasa dan Maros tidak selalu khawatir akan bencana banjir," dia melanjutkan.

Lebih lanjut, kata Amin, WALHI Sulsel juga mendesak agar pimpinan daerah, wali kota dan bupati agar berani menegur dan memberi sanksi kepada pengusaha atau pihak yang melanggar tata ruang dalam pembangunan. 

"Intinya, kalau penegakan hukum lemah, pemulihan lingkungan setengah-setengah dan masalah drainase tidak diatasi sesegera mungkin, maka masyarakat akan terus menjadi korban banjir," kata Amin.