16 DPC Tolak LPJ Ni'matullah di Musda DPD Demokrat Sulsel

22 Des 2021, 13:20 WIB

Ilham Arief Sirajuddin berfoto bersama Ni'matullah saat Musda ke-IV DPD Partai Demokrat Sulsel di Hotel Four Points Makassar, Rabu (22/12/2021). IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Sebanyak 16 dari total 24 DPC Partai Demokrat Sulawesi Selatan, menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah alias Ulla. Mereka menganggap Ulla gagal memimpin partai berlambang bintang mercy itu di Sulsel.

Penolakan itu disuarakan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Demokrat Sulsel di Kota Makassar, Rabu (22/12/2021). Berdasarkan hasil evaluasi LPJ, total ada 16 DPC menolak dan 9 DPC, termasuk DPD yang menerima. Lalu, ada satu yakni DPP yang menyatakan abstain.

Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur, membeberkan sedikitnya ada empat alasan pihaknya menolak LPJ Ulla. Pertama, perolehan hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami penurunan. Capaian tersebut merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin Demokrat Sulsel.

"Demokrat Sulsel butuh penyegaran dan kepemimpinan yang progresif. Kenapa kami tolak, ya karena perolehan kursi parlemen semuanya merosot. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi," kata Amirullah dalam siaran persnya.

1. Koordinasi dan konsolidasi partai tidak berjalan maksimal

Foto bersama saat Musda ke-IV DPD Partai Demokrat Sulsel di Hotel Four Points Makassar, Rabu (22/12/2021). IDN Times/Istimewa

Alasan kedua, konsolidasi dan koordinasi partai dianggap tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ulla. Ada beberapa fakta maupun indikator mengenai masalah tersebut. Salah satunya yaitu sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel.

Amirullah mengatakan, perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD juga tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif.

"Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten/kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar," lanjut dia.

Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverifikasi, baik secara administratif maupun faktual. Hal itu termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilaksanakan.

2. Dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai

Default Image IDN

Alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.

"Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim," kata Amrullah.

Alasan keempat, Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus KLB di Sumut beberapa waktu lalu. Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel yang terdaftar dalam forum KLB menjadi fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.

"Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa saudara Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut," ujar dia.

3. Mayoritas DPC mendukung IAS

Ilham Arief Sirajuddin. IDN Times/Aan Pranata

Amirullah pun menegaskan pihaknya sama sekali tidak memiliki sentimen pribadi terkait penolakan LPJ tersebut. Menurutnya, semua ini hanya demi perbaikan dan kebangkitan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.

Dia pun optimistis suara dari 16 DPC sudah cukup mengantarkan jagoannya, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk memimpin Demokrat Sulsel. Pihaknya condong merapat ke IAS karena memiliki arah yang jelas. Mantan Wali Kota Makassar itu siap maju pada Pilgub Sulsel 2024, artinya ada keinginan untuk membenahi partai lebih baik.

Amirullah juga percaya bahwa DPP akan mempertimbangkan suara mayoritas yang kini mendukung IAS. Bila ngotot memilih figur lain yang hanya didukung segelintir DPC, maka tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, Demokrat harus solid dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Hitungan kita sudah jelas, ada 16 DPC mendukung IAS. Lalu, ada 8 DPC belum jelas ditambah dua suara dari DPD dan DPP. Kalau pun digabung ada 10, yang lebih banyak 16 kan. Sangat berisiko kalau DPP malah memenangkan N'matullah, karena akan jadi preseden buruk. Yang punya massa kan DPC, makanya jangan khianati suara akar rumput," katanya.

4. Perhatian DPD sangat minim

Default Image IDN

Ketua DPC Demokrat Toraja Utara, Hatsen Bangri juga mengaku pihaknya mempertimbangkan menolak LPJ UIla bila masih ngotot memimpin Demokrat Sulsel. Lagipula dia menilai kepengurusan Ulla juga gagal sehingga perlu ada penyegaran dan percaya IAS merupakan figur tepat untuk mengembalikan kejayaan Demokrat di Sulsel.

Hatsen mencontohkan kepengurusannya di Toraja Utara tidak pernah dilantik oleh Ulla. Lalu, saat ada usungan Demokrat maju di Pilkada Toraja Utara 2020, perhatian DPD pun sangat minim. Kondisi itu pula yang membuat figur usungannya itu, yang belakangan terpilih menjadi bupati malah pindah ke Partai Golkar.

"Yang saya sangat disayangkan adalah Ulla dalam kurun lima tahun terakhir tidak pernah melantik kepengurusan (Demokrat) Toraja Utara. Perhatian ke usungan yang belakangan jadi bupati pun kurang, tidak ada satupun kalimat untuk Bupati Toraja Utara terpilih, hingga akhirnya pindah ke Golkar. Kami dibiarkan bagai ayam kehilangan induk," kata Hatsen.